Berita

Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas: Saya Hadir Di Istana Sebagai Ketua MPR

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 13:06 WIB | LAPORAN:

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengklarifikasi hembusan isu yang menyebut partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), akan bergabung ke pemerintah Jokowi usai penetapan Capres-Cawapres terpilih oleh KPU 22 Mei nanti.

Isu tersebut, berhembus kencang menyusul kunjungan Ketum PAN itu ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (24/4) lalu.

Tak hanya itu, hembusan isu kian kencang ketika Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut pihaknya membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi.


"Yang jelas, kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, jadi kami lihat nanti ke depannya gimana," ujar Bara di Gedung DPR, Kamis (25/4).

Zulhas pun memberikan klarifikasi atas hembusan isu tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, @ZUL_Hasan, ia menyebut klarifikasi perlu mengingat banyaknya pertanyaan terkait kehadirannya di Istana, yang sebenarnya wajar mengingat ia adalah Ketua MPR.

"Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur-gubernur lainnya. Apalagi, Murad Ismail adalah sahabat saya dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu," ujar Zulhas, Jumat (26/4).

Zulhas menambahkan, saat ini partainya di seluruh lapisan tengah fokus mengawal perolehan suara baik Pileg maupun Pilpres. PAN disebutnya juga aktif memberikan masukan untuk perbaikan kinerja KPU.

Tak lupa, ia juga mengajak seluruh anak bangsa untuk kembali mempererat persaudaraan meskipun pilihan politik berbeda.

"Saudaraku dan sahabat semua, di masa-masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," pungkasnya.

Senada, Sekjen PAN Edy Soeparno juga menegaskan partainya akan tetap bersama-sama dengan koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

"Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor!" ujar Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/4).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya