Berita

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/RMOL

Politik

HNW Ingin Pansus Dan TPF Kecurangan Pemilu Menyatu

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 12:24 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengaku tak setuju jika panitia khusus (Pansus) dan tim pencari fakta (TPF) sama-sama dibentuk dalam menangani kasus kecurangan pemilu 2019.

"Sebaiknya jangan deh. Kalau ambil satu ya satu," katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4).

Ia lebih setuju jika Pansus yang dibentuk DPR RI melibatkan unsur yang lebih independen.


Sebab, jika Pansus dan TPF sama-sama dibentuk, dikhawatirkannya akan menimbulkan kontroversi yang baru.

"Nanti TPF menemukan fakta Z, dan Pansus menemukan fakta X, berantem lagi. Akhirnya enggak selesai-selesai lagi," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, fungsi Pansus juga tak berbeda sengan TPF, yakni bekerja untuk mencari, menggali, dan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan.

Maka dari itu, pria yang akrab disapa HNW ini pun mengusulkan agar Pansus yang dibuat DPR RI nanti juga melibatkan pihak-pihak yang dinilai independen seperti para akademisi dan lain-lain.

"Kalau Anggota DPR kan kita sudah tahu posisi politiknya, tapi penting untuk melibatkan pihak-pihak yang diyakini independen untuk nanti bersama Pansus. Jadi Pansus diperluas begitu ya. Di dalamnya menjadi ada TPF sudah masuk di situ," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya