Berita

Dahnil Anzar/Net

Politik

Dahnil Anzar: Ketidakjujuran Obatnya Kejujuran, Bukan Rekonsiliasi

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 09:32 WIB | LAPORAN:

Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal wacana rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo pasca pencoblosan 17 April.

Dahnil menilai, wacana rekonsiliasi tidak tepat. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada konflik apapun antara Prabowo dan Jokowi, maupun BPN dengan TKN Jokowi-Maruf.

"Ajakan rekonsiliasi nasional, oleh orang-orang seolah netral, agaknya berlebihan. Rekonsiliasi dilakukan kalau ada konflik. Ini tidak ada konflik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau antara BPN dengan TKN," ujar Dahnil di akun Twitter pribadinya, @DahnilAnzar, Jumat (6/4).


Menurut Eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini, yang terjadi antara pihak Prabowo dan pihak Jokowi saat hanyalah kompetisi yang memang belum usai. Pasalnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu baru akan mengumumkan hasil akhir pada 22 Mei mendatang.

"Jadi setop menebar seolah ada konflik," tandasnya.

Lebih lanjut, Dahnil juga menyinggung banyaknya dugaan kecurangan dan ketidakjujuran dalam tahapan Pilpres, baik sebelum, sedang maupun setelah hari pencoblosan. Jika benar ada kecurangan, sambungnya, maka rekonsiliasi pun tidak cukup untuk menyelesaikan.

"Ketidakadilan dan ketidakjujuran obatnya bukan rekonsiliasi, tapi keadilan dan kejujuran," pungkasnya.

Diketahui, banyak pihak mendorong agar kedua Capres untuk menggelar pertemuan dalam rangka rekonsiliasi. Hal itu dinilai mampu meredam ketegangan yang saat ini terjadi pasca hari pencoblosan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya