Berita

Priyo Budi Santoso/Net

Politik

TKN Juga Klaim Kecurangan, Priyo Budi: Saatnya TPF Kecurangan Pilpres Dibentuk

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 08:40 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menanggapi klaim dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tentang banyaknya kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Priyo menyebutkan, saat ini sudah saatnya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pilpres, karena kedua kubu telah sepakat dan saling klaim adanya kecurangan selama proses pemilihan.

"Nah, kalau TKN juga mengklaim banyak kecurangan, ayo kita dukung bersama pembentukan TPF kecurangan pemilu/pilpres, dan kita undang lembaga-lembaga internasional untuk ikut. Setuju?" ujar Priyo di Twitter, Jumat (26/4).


Sebelumnya, Sekjen TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto mengklaim pihaknya menerima lebih dari 25 ribu dugaan kecurangan. Menurutnya, pengaduan itu terdiri dari beragam kasus.

"Ada kami menerima laporan-laporan pengaduan, dan dari total pengaduan yang lami terima, bentuk-bentuk kecurangan ada 25 ribu," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Salah satu pelanggaran yang diterima TKN, lanjut Hasto, adalah praktik money politic (politik uang) di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur.

"Simbol 2 itu dua ratus ribuan (rupiah). Kami temukan itu di Jawa Barat, di Jawa Timur," tandasnya.

Belakangan, seruan untuk membentuk TPF Kecurangan Pilpres semakin santer disuarakan banyak pihak. Hal ini berdasarkan pada maraknya dugaan kecurangan dalam proses pemilihan baik pra, sedang maupun pasca hari pencoblosan.

Jauh sebelum TKN, BPN Prabowo-Sandi juga telah mencatat telah menerima 1.200 kasus kecurangan. "Kami sampaikan data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan, atau mengindikasikan kecurangan. Ini kami sampaikan ke Bawaslu," ujar Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Polisi seperti Tidak Mampu Tangani Begal

Minggu, 24 Mei 2026 | 06:05

Klub Milik Kaesang Turun Kasta

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:27

Hormati Ritual Haji, Trump Tunda Serang Iran

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:14

Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:11

Kritikan Anies ke Prabowo Bagai Oase

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:26

Terkecuali Amerika

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:14

Amien Rais: Jokowi Lapar dan Haus Kekuasaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:03

Wamen ESDM Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascablackout di Sumatera

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:38

Publik Diajak Peduli Alam dan Satwa Lewat Kompetisi IAPVC 2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:32

Modus Aseng "Menaklukan" Aparat agar Tambang Ilegal Tak Tersentuh Hukum

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:01

Selengkapnya