Berita

Priyo Budi Santoso/Net

Politik

TKN Juga Klaim Kecurangan, Priyo Budi: Saatnya TPF Kecurangan Pilpres Dibentuk

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 08:40 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menanggapi klaim dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tentang banyaknya kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Priyo menyebutkan, saat ini sudah saatnya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pilpres, karena kedua kubu telah sepakat dan saling klaim adanya kecurangan selama proses pemilihan.

"Nah, kalau TKN juga mengklaim banyak kecurangan, ayo kita dukung bersama pembentukan TPF kecurangan pemilu/pilpres, dan kita undang lembaga-lembaga internasional untuk ikut. Setuju?" ujar Priyo di Twitter, Jumat (26/4).


Sebelumnya, Sekjen TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto mengklaim pihaknya menerima lebih dari 25 ribu dugaan kecurangan. Menurutnya, pengaduan itu terdiri dari beragam kasus.

"Ada kami menerima laporan-laporan pengaduan, dan dari total pengaduan yang lami terima, bentuk-bentuk kecurangan ada 25 ribu," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Salah satu pelanggaran yang diterima TKN, lanjut Hasto, adalah praktik money politic (politik uang) di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur.

"Simbol 2 itu dua ratus ribuan (rupiah). Kami temukan itu di Jawa Barat, di Jawa Timur," tandasnya.

Belakangan, seruan untuk membentuk TPF Kecurangan Pilpres semakin santer disuarakan banyak pihak. Hal ini berdasarkan pada maraknya dugaan kecurangan dalam proses pemilihan baik pra, sedang maupun pasca hari pencoblosan.

Jauh sebelum TKN, BPN Prabowo-Sandi juga telah mencatat telah menerima 1.200 kasus kecurangan. "Kami sampaikan data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan, atau mengindikasikan kecurangan. Ini kami sampaikan ke Bawaslu," ujar Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya