Berita

Ferdinand Hutahaean/Net

Politik

Ferdinand Hutahaean: Sebaiknya KPU Setop Tayangkan Perhitungan Di Situng

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 08:24 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat sorotan dari publik akibat maraknya salah input data dari form C1 ke portal Sistem Perhitungan (Situng).

Parahnya, kesalahan input tersebut semuanya merugikan perolehan suara untuk Paslon 02 Prabowo-Sandi dan menguntungkan Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin.
Atas dasar tersebut, KPU diminta untuk menghentikan penayangan perhitungan di portalnya. Salah satu yang menyuarakan ini adalah Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean.

"Sebaiknya @KPU_ID menghentikan tayangan perhitungan di web KPU yang selalu salah input. Terlebih bahwa hitungan itu tidak menentukan," ujarnya di Twitter, Jumat (26/4).

"Sebaiknya @KPU_ID menghentikan tayangan perhitungan di web KPU yang selalu salah input. Terlebih bahwa hitungan itu tidak menentukan," ujarnya di Twitter, Jumat (26/4).

Selain tidak menentukan kemenangan, imbuh Ferdinand, penayangan perhitungan yang selalu salah input itu juga menimbulkan polemik.

"Daripada menimbulkan polemik, sebaiknya stop. Toh nanti hitung manual yang berlaku resmi menentukan pemenang Pilpres," imbuh Politikus Partai Demokrat ini seraya menandai akun Twitter Bawaslu RI.

Ferdinand dikenal keras menyuarakan dugaan kecurangan yang marak diungkap oleh masyarakat, termasuk di media sosial. Sebelumnya, ia menyebut pemenang Pemilu ini bukan ditentukan oleh pemilih, melainkan oleh para penghitung. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya