Berita

Lucius Karus/Net

Politik

Tudingan PKB Di Surabaya Bisa Ganggu Koalisi Jokowi-Maruf

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 21:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tuding PKB soal dugaan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan PDI Perjuangan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya bakal mengganggu ikatan koalisi kedua partai ke depan.

"Ada sebuah partai yang mengambil suara dari partai lain untuk pemilihan legislatif saya kira ini modal awal yang tidak terlalu bagus untuk bangun kerja koalisi," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat diskusi bertema 'Evaluasi Pileg & Potret Parlemen Baru' di kantor Formappi Jakarta, Kamis (25/4).

Menurutnya, jika fenomena di Surabaya nanti terbukti terjadi, maka akan menunjukkan adanya ketidakpercayaan sejak awal di antara partai koalisi Joko Widodo-Maruf Amin tersebut. Baca: Data PKB, 35 Persen Form C1 Salah Hitung Di Surabaya


“Buntutnya, kinerja koalisi terganggu,” lanjut Lucius.

Tudingan kecurangan itu diungkap oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Surabaya Musyafak Rouf. Dia menuding PDIP telah menggelembungkan suara di sejumlah TPS di Surabaya.

Ketidakcocokan data itu salah satunya terjadi TPS 97 Kelurahan Patemo Surabaya. Menurut dia, semestinya perolehan suara PDIP yakni 26 suara, namun ditulis jadi 88 suara.

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," kata Musyafak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya