Berita

Rahmat Bagja/Net

Politik

Rahmat Bagja: DPR Ngapain Bikin Pansus, Kan Ada Bawaslu

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 20:54 WIB | LAPORAN:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak setuju dengan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR untuk menyelesaikan masalah kecurangan selama pemilu.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa berbagai masalah pemilu yang muncul merupakan tanggung jawab Bawaslu untuk menyelesaikan.

"DPR ngapain, kan ada Bawaslu, gitu saja,” kata Rahmat di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).


Sejauh ini, sambungnya, Bawaslu masih mampu untuk menerima laporan dugaan kecurangan dan menyelesaikannya. Bila Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan indikasi temuan kecurangan, maka Bawaslu masih siap untuk menerimanya.

“Masih (mampu) silakan kalau mau laporan ke kami (Bawaslu) silakan. Menurut kami kan ada Bawaslu, silakan aja ke Bawaslu," tutup Rahmad.

Adapun pembentukan pansus diwacanakan oleh dua wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Tujuannya untuk membuat dugaan-dugaan kecurangan pemilu menjadi terang benderang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya