Berita

Sekertaris jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Sekjen Partai Gerindra: Pemilu 2019 Boros

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 17:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL.Berbagai permasalahan terjadi sepanjang Pemilihan Umum 2019. Mulai dari meninggalnya para penyelenggara pemilu hingga insiden pembakaran surat suara maupun kotak suara diberbagai wilayah di Indonesia.

Sekertaris jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai penyelenggaraan pemilu kali ini paling banyak menghabiskan dana dan besar tanggungjawabnya melihat banyaknya Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu yang meninggal dunia.

"Rasanya inilah pemilu yang menurut kami paling boros bebannya, berat tanggung jawabnya bahkan, pemilu serentak yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan yakni pemilu berjalan dengan simpel,cepat dan biaya hemat karena diselenggarakan secara bersamaan pemilu legislatif maupun eksekutif," Ucap Muzani di ruang rekapitulasi KPU, Kamis (25/4).


Selain itu, menurut dia yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai demokrasi ternyata berbeda jauh dari kenyataan.

"Demokrasi kita ternyata lebih mahal, lebih simpel bahkan beban sosial masyarakat jauh dari apa yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Selanjutnya, Muzani menerangkan mengapa Pemilu tahun ini dikatakannya lebih mahal karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan para penyelenggara pemilu. Antara lain adanya surat suara yang sengaja dicoblos.

"Lalu adanya pemilu susulan atau pemilu ulang diakibatkan kurangnya surat suara ataupun kejadian lainnya.itu yang membuat mahal," pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya