Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

ProDem: Masa Bakti Prabowo-Sandi Dimulai Saat Ini Bersama Rakyat, Usut Kecurangan Pemilu 2019

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 16:42 WIB | LAPORAN:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkewajiban menuntaskan kecurangan Pemilu 2019.

"Membiarkan kejahatan Pemilu 2019 ini sama dengan pengkhianatan atas kedaulatan rakyat," ujar Senator jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Setya Dharma Pelawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/4).

Setya menekankan, Pemilu adalah hak kedaulatan rakyat paling hakiki di mana secara langsung terwakili pendapatnya. Bahkan rakyat telah mengorbankan nyawanya untuk mengawal proses pemilu.


Ia mencatat 100 orang lebih telah meninggal dunia karena ingin memastikan bahwa proses pendaulatan rakyat tersebut berjalan dengan baik.  

"Saat ini hati rakyat tercabik melihat kecurangan-kecurangan Pemilu.  Bagi rakyat siapapun yang menang tidak jadi soal, asalkan diperoleh dengan cara jujur," tegasnya.

Setya mengharapkan paslon 02 serta tim BPN dan pendukungnya tidak hanya memikirkan menang kalah. Tapi Prabowo-Sandi harus bisa menjadi pengawal rakyat yang sesungguhnya, dalam hal ini mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sistem politik demokrasi yang baru berusia 20 tahun.

Setya juga berpendapat bahwa masa bakti Prabowo-Sandi tidak perlu menunggu pengesahan MPR, akan tetapi sudah dimulai sejak saat ini, yaitu bersama rakyat mengusut dan mengadili kecurangan Pemilu 2019 ini.

"Saya sampaikan ini dengan jujur. Di kemudian tanpa berharap embel-embel, jika dan hanya jika, misalkan jabatan apapun jika Prabowo menjadi RI-1," demikian Setya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya