Berita

Ilham Saputra/Net

Politik

KPU Ingin Gaji KPPS Naik

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 16:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Honor untuk para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinilai sangat kecil dibanding risikonya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah menaikkan anggaran untuk KPPS di pemilu yang akan datang.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengaku anggaran penyelenggaraan pemilu paling besar adalah anggaran untuk honor para KPPS.

"Salah satu faktor yang membuat honorer pemilu besar itu adalah honor untuk penyelenggara," kata Ilham Saputra, Komisioner KPU di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (25/4).


Meski demikian, anggaran KPPS yang dianggarkan saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan KPU. Saat diajukan, sambung Ilham, pemerintah menolak karena anggaran terbatas.

"Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan (honor KPPS). Tetapi kan anggarannya juga terbatas, maksudnya Menteri Keuangan melihat ini sebagai ya mungkin tidak masuk akal dan sebagainya," ucap Ilham.

Pada pemilihan umum selanjutnya, KPU berharap pemerintah bisa menaikkan honor yang layak untuk para KPPS.

"Ini tentu saja perlu kita evaluasi, kita pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya harus ada honor yang layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya