Berita

Diskusi di Kantor Komnas HAM/RMOL

Politik

101 Kasus Diskriminasi Etnis Terjadi Di Tahun 2011 Hingga 2018

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 19:03 WIB | LAPORAN:

Kasus diskriminasi berbau ras dan etnis masih marak terjadi di negeri ini. Berdasarkan hasil survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada 101 kasus yang terjadi selama tahun 2011 hingga 2018.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam menjelaskan bahwa kasus diskriminasi tersebut meliputi pembatasan terhadap pelayanan publik, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan.

"Survei ini secara khusus bertujuan mengevaluasi penilaian publik terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan menggali persepsi, mengukur kepuasan, dan mengeksplorasi ekspektasi publik,” sebutnya dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Jumat (16/11)..


Selain itu, Anam menjelaskan bahwa penelitian secara khusus dilakukan untu merefleksi 10 tahun pelaksanaan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peneliti Komnas HAM, Elfansuri menjelaskan bahwa catatan itu juga memberikan data mengenai tingkat pengasingan yang masih tinggi. Masyarakat, jelasnya, masih permisif dengan adanya tindakan diskriminasi ras.

“Tingkat persetujuan potensi akan adanya tindak diskriminasi ras lebih dari 80 persen,” tuturnya.

Survei Komnas HAM digelar pada 25 September hingga 3 Oktober 2018 dengan metode kuantitatif. Sebanyak 1.207 responden dari 34 provinsi diwawancarai melalui tatap muka. Mereka yang disurvei adalah warga yang berusia 17 hingga 65 tahun. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya