Berita

Angela Merkel/Net

Dahlan Iskan

Guncangan Baru Dari Tanah Bavaria

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 | 05:12 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

WANITA besi itu mencair. Luluh. Tidak mau lagi memimpin partainya. Yang menang empat kali pemilu. Yang belakangan mulai terlihat melemah.

Sudah 18 tahun Angela Merkel memimpin Jerman. Dia sudah membuat sejarah. Memajukan ekonomi Jerman. Menjadi yang paling raksasa di Eropa. Dalam empat kali masa jabatannya: sebagai perdana menteri.

Sikapnya pro Tiongkok. Perusahaan-perusahaan raksasa Jerman berkembang pesat di Tiongkok. VW dan Audi adalah raja mobil di China. Siemens apalagi. Raksasa kimianya maju pesat. Dan akan jadi model perusahaan asing pertama: yang tidak perlu punya partner lokal. Boleh 100 persen Jerman.


Merkel juga pro pengungsi dari Syiria. Dan dari Afrika Utara. Dia juga pro kebersamaan Eropa.

Semua itu menyebabkan pelemahan partainya: Partai Persatuan Kristen. Yang garis tengah.

Kini partai kanan, AfD, mulai naik daun di mana-mana. AfD sebenarnya partai baru: didirikan menjelang pemilu 2013. Awalnya hanya mendapat tujuh kursi.

Tapi dalam pemilu tahun lalu AfD naik drastis: 94 kursi. Memang belum bisa mengalahkan partainya Merkel. Tapi mengkhawatirkan.

Apalagi sudah benar-benar menang di daerah-daerah kunci. Terutama di Bavaria. Padahal Bavaria dianggap 'inti'-nya Jerman. Kawasan Munchen dan sekitarnya.

Sebenarnya masa jabatan Merkel masih sampai 2021. Tapi bisa saja berakhir lebih cepat. Bulan depan Partai Perstuan Kristen akan menyelenggarakan kongres. Memilih pengganti Merkel. Bisa saja partai memutuskan lain: minta Merkel juga mundur dari jabatan perdana menteri. Agar ada angin segar di pemerintahan. Untuk menghadapi Pemilu tahun 2021.

Di mana-mana proteksionisme kini cenderung mengalahkan free market. Nasionalisme mengalahkan globalisasi: Amerika dengan Donald Trumpnya. Inggris dengan Brexitnya. Filipina dengan Dutertenya. Pakistan dengan Imran Khannya. Kini Brazil dengan Jair Bolsonaronya. Dan sebentar lagi Merkel turun tahta.

Tiongkok harus was-was. Program One Belt One Road-nya (OBOR) kian mendapat tantangan di mana-mana. Amerika Serikat bahkan menciptakan lembaga baru. Mirip OBOR. Untuk membendung OBOR dari Beijing.

Sayangnya dana OBOR Amerika terlalu kecil. Hanya USD 60 miliar. Tidak sebanding dengan program OBOR dari Tiongkok: USD 1 triliun lebih.

Pengalaman di masa lalu juga kurang menyenangkan. Pinjaman dari Amerika tidak mudah. Kurang fleksible. Waktu mengurusnya lama. Proses persetujuannya rumit.

Kadang terjadi begini: saat usulan proyek disetujui relevansi proyeknya sudah berubah. Kini semua negara ingin cepat maju. Kelebihan OBOR Tiongkok adalah kecepatan cairnya. Dan besaran nilainya.

Tapi perdana menteri baru Pakistan sudah resmi menelan ludahnya sendiri: mengajukan pinjaman ke IMF lagi. Sebanyak USD 13 miliar.

Imran Khan akhirnya memerlukan IMF. Yang saat kampanye disumpahi. Akan dijauhi. Ini untuk ke-13 kalinya Pakistan keluar-masuk IMF. Mengikuti angin politik. Yang berhembus ke arah yang beda.

Belum ada kabar bagaimana kiat Imran akan menghadapi tekanan IMF. Yang biasa menyakitkan rakyat awam itu: kurangi subsidi (artinya: harga-harga naik); naikkan pajak (artinya: jelas); batalkan proyek-proyek besar yang membuat APBN defisit (artinya: pertumbuhan ekonomi melambat); swastakan BUMN (artinya: jual aset bangsa); kurangi pegawai negeri.

Imran belum memutuskan: akan diapakan proyek-proyek besar OBOR Tiongkok di Pakistan. Tapi IMF sudah menegaskan: dana yang diminta tidak boleh untuk membayar hutang ke Tiongkok.

Akhir minggu lalu Imran Khan ke Beijing. Bertemu presiden Xi Jinping. Menarik untuk diamati hasilnya. Bulan-bulan mendatang adalah panggung internasional.

Bagaimana nasib kereta api lintas benua: dari kota Chengzhou (Tiongkok) ke Frankfurt (Jerman) itu. Yang melintasi banyak negara itu. Akankah dibatalkan. Atau boleh terus beroperasi.

Juga bagaimana Brazil. Dan Pakistan. Akan ada heboh di mana-mana. [***]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya