Berita

Zulkifli Hasan/Humas MPR

Ketua MPR: Tidak Boleh Berkelahi Karena Beda Pilihan

SENIN, 22 OKTOBER 2018 | 12:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan apalagi di tahun politik. Sebagai pria asli Kalianda, Lampung Selatan, Zulkifli ingin kampung halamannya tetap rukun dan damai.

"Kalau Kalianda tak rukun dan damai, saya malu," kata Zulkifli saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di GOR Mustafa Kamal, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Senin (22/10).

Sebanyak 2.000-an orang yang terdiri dari ibu-ibu, mahasiswa, Gerakan Rakyat Anti Narkoba, laskar dan element masyarakat lainnya.


Dipaparkan Zulkifli, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini memiliki pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Disebut Indonesia memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskan, Pancasila adalah pegangan kita. Diharap semua menjalankan sila-sila yang ada. Dalam Pancasila ada Sila I yang menyatakan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini negara memberi kebebasan kepada penganut beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.

"Dengan demikian kita pancasilais bila menjalankan kewajiban beragama, bukan radikal," ujar Zulkifli.

Dalam berpancasila, menurut mantan Menteri Kehutanan ini tidak cukup itu namun diharap juga bersikap memanusiakan manusia, saling menghormati, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain.

"Jaga persatuan," ujarnya dalam keterangan resmi Humas MPR.

Disampaikan kepada mereka, bangsa ini sebentar lagi akan melaksanakan berbagai Pemilu, ada Pilpres dan Pileg, Pemilu memilih anggota DPD, dan Pilkada. Dalam Pemilu diakui pilihan masyarakat ada yang beda, ada yang mendukung calon presiden A atau calon Presiden B, juga ada yang memilih partai C, partai D, dan lain sebagainya. Perbedaan memilih menurut Zulkifli sah dan boleh-boleh saja.

"Yang tak boleh adalah berantem karena beda pilihan", ujarnya.

Pemilu menurut Zulkifli adalah cara untuk memilih pemimpin yang baik dengan tetap mengedepankan persatuan. Untuk itu bila jadi Presiden, anggota DPR, kepala desa, camat, bupati, walikota, dan gubernur, harus bisa adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ada persoalan wajib diselesaikan dengan musyawarah.

"Jangan saling serang," tegasnya.

Sebagai bangsa yang beragam dan tinggal tersebar dari Sabang sampai Merauke, menurut Zulkifli semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak ditanya asal usul, suku, agama, dan tinggal di mana.

"Siapa saja dan dari manapun semua mempunyai hak yang sama. Itulah NKRI," tambahnya.

Dimana saja selama tinggal di Indonesia, rakyat bebas berkreasi dan tak ada perbedaan. Ditambahkan, meski kita beragam namun kita tetap bersatu dalam keragaman.

Disampaikan bahwa sistem demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini ada hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ada hak memilih dan dipilih. Saat Pemilu rakyat mempunyai hak memilih. Dari sinilah diharapkan dalam Pemilu, apakah Pileg, Pilpres, Pilkada, maupun memilih anggota DPD, rakyat menggunakan hak untuk menentukan pemimpinnya.

"Rakyat bebas memilih untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Dari Pemilu inilah rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik. Pilihlah pemimpin yang bisa menjalankan cita-cita bangsa yang mempersatukan, adil, setara, sehingga mampu meningkatkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Selepas melakukan sosialisasi di Mustafa Kamal, selanjutnya Zulkifli bergegas menuju ke Desa Pisang, Kecamatan Penengahan. Di kantor desa ini, Zulkifli sudah ditunggu ribuan orang. Di desa yang banyak tumbuh pohon pisang, dirinya melakukan hal yang sama Sosialisasi Empat Pilar MPR. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya