Berita

Kampanye di Makedonia/BBC

Dunia

Parlemen Makedonia Mulai Proses Perubahan Nama

SABTU, 20 OKTOBER 2018 | 07:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Makedonia memilih untuk memulaii prosedur konstitusional secara resmi untuk mengubah nama negara itu menjadi Republik Makedonia Utara.

Dua pertiga ruangan, tepatnya 80 dari 120 deputi mendukung dimulainya proses. Angka ini menunjukkan mayoritas yang diperlukan untuk memulai gerakan. Beberapa suara lainnya akan menyusul sebelum peralihan dikonfirmasi.

Langkah ini dilakukan setelah Makedonia mencapai kesepakatan dengan Yunani atas perubahan nama negara setelah 27 tahun pembicaraan.


Menteri Pertahanan Makedonia Panos Kammenos berjanji untuk menarik partai sayap kanannya dari koalisi yang memerintah dalam oposisi.

Sementara itu, Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev bersumpah untuk terus maju dengan perubahan nama setelah referendum bulan lalu yang gagal dan dianggap tidak sah karena jumlah pemilih yang rendah.

Pada saat itu, jumlah pemilih hanya lebih dari sepertiga dan jauh di bawah ambang 50 persen.

Dimuat BBC, untuk diketahui bahwa pertarungan atas nama ini dimulai pada tahun 1991, ketika Makedonia menyatakan kemerdekaan selama pecahnya Yugoslavia.

Negara masa kini dan wilayah di Yunani utara adalah bagian dari provinsi Romawi yang disebut Makedonia. Keduanya mengklaim warisan Alexander Agung. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya