Berita

Muhaimin Iskandar/Humas MPR

Muhaimin Iskandar: Pengelola Dana Desa Harus Memiliki Integritas

RABU, 12 SEPTEMBER 2018 | 17:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Dulu semua konsep dan perencanaan pembangunan nasional Indonesia terutama era orde baru adalah dari pusat ke daerah atau top-down.

Tapi kemudian sekitar tahun 1980 sampai 1990-an ada pemikiran-pemikiran luar biasa dari beberapa tokoh-tokoh besar nasional salah satunya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melalui berbagai ruang pembahasan dan diskusi melahirkan konsep yang merupakan embrio pembangunan desa yakni pembangunan tidak lagi terpusat atau top-down tapi dari daerah atau desa.

Dalam perjalanannya, melalui berbagai diskusi dan pembahasan, "embrio" itu berkembang dan akhirnya terwujud menjadi UU 6/2014 tentang Desa melalui inisiatif DPR (DPR menyetujui RUU Desa dalam Rapat Paripurna bulan Desember 2013) dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2014.  


UU Desa ini mengembalikan dan menguatkan kembali cita-cita awal pembangunan yang tidak lagi top-down tapi dari daerah/desa. Untuk menjawab semangat awal pembangunan desa munculah program dana desa.

Program dana desa ini ternyata dirasakan pemerintah waktu itu dan pemerintah saat ini sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan seterusnya akan ditingkatkan dan disempurnakan dalam berbagai sisi terutama dana sehingga akan sempurna dan sesuai dengan cita-cita awal pembangunan. Namun, dalam implementasinya program dana desa memang berpotensi penyalahgunaan terutama soal dana.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat berbincang dengan delegasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dipimpin Ketua Umum DPP Apdesi Suhardi Buyung di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9).

Diungkapkan Cak Imin bahwa untuk mengatasi dan menjaga agar program dana desa tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan, integritas sangat perlu dimiliki para pengelola dana desa dari daerah terutama para kepala-kepala desa dengan membuat perencanaan yang tepat sasaran, efektif.

"Ya saya berpesan agar anggota-anggota Apdesi sebagai pengelola dana desa memiliki integritas jangan lagi ada tersiar temuan-temuan panyalahgunaan dana desa. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang berintegritas, pembangunan desa yang sesuai dengan cita-cita bangsa menajdi cepat terwujud," katanya.

Kunjungan DPP Apdesi sendiri mengundang secara resmi Cak Imin sebagai Pimpinan MPR untuk hadir  dan memberikan keynote speech pada acara Pembukaan Wokshop Nasional Apdesi 2018 yang akan diikuti sekitar 60 ribu kepala desa seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar bulan Oktober mendatang. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya