Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

KPU Pindai Data C1 Setelah Uji Publik

RABU, 29 AGUSTUS 2018 | 15:40 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum bakal mulai melakukan scan atau pemindaian data C1 setelah uji publik.

Sejumlah rancangan Peraturan KPU terkait Pemilu Serentak 2019 juga sudah memasuki tahap konsultasi bersama DPR, Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, draf PKPU yang mulai dikonsultasikan antara lain terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil. Selain itu, KPU juga mengajukan perubahan atas tiga aturan PKPU, yaitu PKPU Pencalonan Anggota DPD, PKPU Kampanye Pemilu dan PKPU Dana Kampanye Pemilu.


"Untuk dalam negeri kita akan menetapkan situng, prinsipnya adalah C1 yang di-scan di tiap TPS dan datanya masuk ke dalam sistem kami. Situng ini sebetulnya agar kita bisa reduce kecurangan pemilu karena C1 yang asli kita scan langsung hasilnya akan kita rekap data langsung masuk ke server kita," jelas Ilham kepada wartawan, Rabu (29/8).

Menurutnya, isu strategis pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri juga mencakup sejumlah hal. Mulai dari pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, pengumuman pemungutan suara, jenis surat suara, bantuan pemilih penyandang disabilitas, cara penghitungan suara, surat suara sah, penyelesaian keberatan, pengumuman penghitungan suara, penghitungan suara ulang, serta pemungutan penghitungan suara susulan.

"Terkait pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, kita punya 130 perwakilan. Perwakilan tadi kita akan buat early voting mulai tanggal delapan sampai 14 April mereka bisa pilih tanggal berapa saja mereka melakukan pemungutan suara, mulai pukul delapan pagi sampai enam sore," papar Ilham. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya