Berita

BUMN/Net

Nusantara

Di Era Transparansi, Sulit Bagi BUMN Lakukan Kecurangan Tender

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 03:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Transparansi publik mulai berjalan baik di Indonesia. Sehingga mustahil untuk melakukan kongkalikong atau culas dalam proses lelang tender di Badan Usaha Milik Negara.

Begitu kata pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/8).

"Sepertinya sulit untuk masa kini ada perusahaan yang kongkalikong ya dengan BUMN supaya menang. Masa kini segala sesuatunya amat transparan. Ada kebebasan transparansi sejak reformasi," ujarnya.


Menurut Nurfahmi, jika ada organisasi atau kelompok masyarakat yang menganggap ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan tender atau lelang di BUMN, maka bisa melaporkan ke Kejaksaan Agung maupun KPK.

"Dengan begitu kan jadi bukti bahwa siapapun bisa mengawasi sekarang. Itulah kebebasan transparansi. Jadi jangan cuma cuap-cuap tanpa aksi," ucap Nurfahmi.

Dia menjelaskan bahwa penunjukkan pemenang tender bukan berdasarkan sikap suka atau tidak suka. Namun ada aturan main yang ketat melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tata cara pemenuhan syarat lelang, serta verifikasi berkas.

"Bukan karena dirutnya suka sama perusahaan itu lalu dimenangkan, tidak begitu. Tapi ada mekanismenya di LPSE. Perusahaan yang mau ikut tender juga diverifikasi," jelasnya.

Sebuah lembaga pemantau keuangan dan anggaran negara sempat menyebut bahwa ada indikasi modus kecurangan yang dilakukan oleh BUMN ketika proses tender.

Misalnya, untuk sebuah tender, perusahaan pemenang selalu yang sama. Selain itu, perusahaan pemenang adalah yang menawarkan harga tertinggi sehingga terkesan terjadinya permainan anggaran.

Begitu juga ketika ada perusahaan yang memenangkan tender untuk proyek renovasi bangunan, lembaga itu menilai justru diduga ada potensi kerugian negara Rp 1 miliar sebab panitia lelang BUMN memilihnya berdasarkan harga termahal. [wah]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya