Setelah diprotes warga, viral di media sosial, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, mulai ditanami rumput, tapi sporadis alias kurang serius. Masih seÂbagian titik saja.
Berdasarkan pengamatan Rakyat Merdeka, Selasa (31/7) lalu, di RPTRA yang dulunya tempat prostitusi itu, ada pohon mati pun belum diganti. Banyak rumput mengering pun belum diganti. Bahkan sudah gundul. Memang sudah ada beberapa bagian ditanami rumput. Tapi sifatnya sporadis.
Mengenai sampah berserakan di RPTRA yang diresmikan pada 22 Februari 2017 itu, memang Selasa sore itu sudah bersih. Tapi itu juga sporadis.
Yang memprihatinkan lagi, sejumlah fasilitas mulai rusak tak terurus. Padahal, taman ini sempat menjadi kebanggaan. Karena, desainnya modern. Memiliki sembilan fasilitas. Yakni, gerbang masuk, amphiÂtheater, jalur pejalan kaki, temÂpat duduk, area permainan anak, area tamasya, forest sclupture, lapangan futsal, hingga area bermain skateboard.
Di area amphitheater dipajang potongan tembok Berlin. SekaÂligus juga seni instalasi menemÂbus batas. Sayangnya, di area ini rumput mengering. Sampah pun berserakan. Pepohonan yang tidak bertumbuh. "Pasokan air untuk menyiram terbatas," kata salah satu pengurus taman.
Ketua Fraksi Partai NasÂDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengaku periÂhatin dengan kondisi Taman Kalijodo, khususnya kondisi rumput dan tamanan yang terlihat kering.
Padahal, lanjutnya, Pemprov DKI memiliki anggaran besar yang seharusnya bisa dimanfaatÂkan untuk melakukan perawatan RPTRA Kalijodo.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, seÂjumlah fasilitas taman Kalijodo yang tak terawat, mulai dari toilet, musala, papan pengumuÂman yang rusak, hingga rumput yang kering.
"Saya rasa tinggal perawatanÂnya saja, tinggal konsentrasi saja, saya minta kepada Pak GuÂbernur dan pak Wakil Gubenur tolong ini sebagai catatan," tutur Prasetyo, kemarin.
Prasetyo berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI JaÂkarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memperhatikan perawatan taman tersebut. Sebab, penaÂtaan dan pembangunan Taman Kalijodo tak dilakukan dengan mudah. Terlebih, sebelumnya kawasan tersebut sebagai tempat prostitusi.
"Kita mau lihat apa ini tersenÂtuh APBD atau tidak. Kalau tidak kami bantu, dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan engÂgak jalan juga, ya dicari orangÂnya siapa (yang bertanggung jawab) nih," tuturnya.
"Susah kalau niatnya ingin asal beda. Kalau yang baik-baik harus dilanjutkan," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno berkilah pemeliharaan RPTRA dan RTH Kalijodo dipegang banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itulah yang membuat birokrasinya berbelit dan koordinasinya kurang seÂhingga kini RPTRA Kalijodo tidak terawat.
"Ini RPTRA satu-satunya yang tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasÂinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait," ujarnya.
Sandiaga mengungkapkan, tanahnya dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumaÂhan Rakyat, aset bangunannya milik Pemprov DKI, tetapi pembangunannya dilakukan swasta. Pengelolaannya juga terbagi-bagi.
Pengelolaan RPTR Adiurus Dinas Pemberdayaan PerlindÂungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), sedangkan bagian RTH diurus Dinas KeÂhutanan DKI Jakarta. KemuÂdian pemeliharaan sehari-hari dilakukan petugas PPSU, dan mesin parkir diurus Dinas PerÂhubungan.
Sandiaga ingin ada satu penÂanggung jawab RPTRA Kalijodo secara keseluruhan. Kemudian masyarakat juga diharapkan ikut merawat tempat itu. Jangan hanya bisa menggunakan saja. ***
