Demi menciptakan efektivitas dalam pengentasan kemiskinan, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerisn Sosial Harry Hikmat tengah menggalakkan beberapa upaya.
Salah satunya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit satu kali sepekan secara efektif.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan, hal itu bertujuan untuk memastikan bantuan sosial yang diterima dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan, tambahan modal usaha ekonomi produktif, dan biaya perawatan lanjut usia dan disabilitas berat yang tinggal bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
"Indeks bansos PKH 1,89 juta per tahun tidak besar hanya menambah delapan persen dari pengeluaran konsumsi per kapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40 persen," ujarnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7) sore.
Pendamping PKH, menurut Harry, harus juga memastikan penerima mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra), Sertifikat tanah secara gratis, Bantuan pemberdayaan ekonomi (KUBE, KUR, KUT). Rumahnya dipugar agar layak huni, bayar listrik bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan bantuan sosial lainnya.
"Penyaluran bansos secara terintegrasi merupakan faktor kunci yang mempunyai daya ungkit meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diyakini bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, hasilnya kesejahteraan akan meningkat dalam tiga sampai lima tahun," tuturnya.
Sementara itu, indikator keberhasilan tampak dari perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi.
"Kini ada PKH sebanyak 10 juta KPM dengan pendamping sebanyak 40.225 orang. Sehingga dapat dipastikan itu mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan," jelasnya.
Ditambahkan Harry, pada 2017 ada 320.000 KPM yang telah naik kelas graduasi sejahtera mandiri.
"Lebih dari 80 persen penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan," pungkasnya.
[wah]
