Berita

Nusantara

WNI Korban Trafficking Di Tiongkok Dipaksa Konsumsi Obat Penggugur Kandungan

SENIN, 30 JULI 2018 | 23:19 WIB | LAPORAN:

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi keluarga korban perdagangan manusia (trafficking) ke Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia.  

Dedi mengungkapkan korban trafficking asal daerah kepemimpinannya telah diperlakukan tidak senonoh oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok.

"Mereka setiap malam harus mengkonsumsi obat untuk menggugurkan kandungan, secara seksual mereka harus melayani kalau tidak melayani maka ada penyiksaan fisik, pernah ada pengakuan dimana ada satu orang korban yang disuruh telanjang kemudian berhubungan badan ditonton oleh pihak keluarganya," ungkap Dedi kepada  Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/7) siang.


Dedi yakin pihak Kemenlu dapat segera menangani kasus trafficking tersebut. Apalagi peristiwa tersebut sudah menjadi perhatian publik.

"Kami mengadvokasi agar tidak terjadi lagi," tutur Dedi.  

Dedi menjelaskan modus penjualan manusia ke Tiongkok bermacam-macam mulai dari modus menikah dengan WNA hingga diajak bekerja ke luar negeri dengan alih-alih mulanya bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di Jakarta.

Ia berharap kepada semua pihak untuk tidak tergoda ataupun tergiur bujuk rayu apapun dari pihak yang baru dikenal, muali bujuk rayu bekerja di luar negeri maupun alih-alih sebagai istri.

"Banyak anak zaman sekarang, pola dan gaya hidupnya enggak mau bekerja, ingin punya suami kaya, dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, pengawasan orangtua juga sangat penting," tandasnya. [nes]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya