Kemenkominfo Dorong Daerah Ciptakan Kota Ramah Disabilitas

Hasil pembangunan yang nyata adalah ketika pembangunan dilakukan secara merata. Artinya, seluruh elemen warga bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok disabilitas.

Atas alasan itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyerukan agar pemerintah daerah menciptakan Kota Ramah Disabilitas dalam pemerataan pembangunan di daerah masing-masing. Terlebih, data Bappenas menyebut ada 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disbilitas.

"Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosaritas Niken Widiastuti dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/7).

Secara konkret, pemerintah daerah harus membangun akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas, seperti pembuatan trotoar jalan dan  jembatan penyebrangan orang (JPO). Selain itu, juga perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas.

"Contohnya, rambu Zebracross harus dibuat dengan jarak yang tidak terlalu pendek. Dengan begitu maka para pengendara memiliki jarak yang cukup untuk berhenti dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyebrangi jalan," imbuhnya.

Selain itu, transportasi umum mulai dari akses dari stasiunke stasiun, halte atau terminal bus harus memiliki jalur-jalur datar dan kesat yang aman dengan tingkat kemiringan maksimal 5 persen agar dapat dilalui oleh penyandang disabilitas atau disediakan lift khusus untuk penyandang disabilitas untuk mencapai bidang yang lebih tinggi.

"Faktor keamanan juga harus menjadi perhatian bagi pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi kaum diabilitas. Penyandang disabilitas harus memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat," tandas Niken. [nes]