Berita

Foto/Net

Nusantara

Meski Ada Petugas, Menyeberang Jalan Di Pelican Crossing Tetap Dag-dig-dug...

SENIN, 30 JULI 2018 | 10:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Walau banyak pihak menolak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan merobohkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sebab, JPO ini menghalangi pandangan mata tamu negara Asian Games untuk melihat Pa­tung Selamat Datang, ikon khas Ibukota.

Kemudian fungsi menye­berangkan orang digantikan dengan pelican crossing dengan anggaran Rp 100 juta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah men­gakui ada yang keberatan dengan kebijakan tersebut, namun ada juga yang menerimanya.


"Katanya mau benar. Seka­rang gini, dari 10 orang apa semua siap? Kan tidak. Apa semua tidak siap? Kan tidak juga," ujarnya di Hotel Haris, Tebet, Jakarta Selatan.

Andri mengungkapkan, pem­buatan pelican crossing di­lakukan bertahap. Di sekitar Bundaran HI, baru akan dibuat di empat titik saja.

Agar keamanan penyeberang terjamin, Dinas Perhubungan akan menurunkan petugas di setiap tem­pat penyeberangan tersebut.

"Ada petugasnya lah. Kita akan jaga pejalan kaki yang menyeberang. Kalau pelican kita yang bangun. Kalau JPO Dinas Bina Marga," imbuhnya.

Diterangkan Andri, pelican crossing tidak jauh berbeda den­gan zebra cross pada umumnya. Hanya ini lebih lengkap dan ramah disabilitas. Soalnya ada traffic light, tombol penyeberangan, dan pengeras suara.

Di luar negeri, hampir setiap penyeberangan yang aktivi­tas lalu lintasnya tinggi harus diberikan pelican crossing. Tapi di Jakarta diakuinya memang masih belum dapat diterapkan di semua titik.

Idealnya ada 12 titik penye­berangan di Sudirman-Thamrin yang seharusnya dilengkapi dengan pelican crossing. Yakni di depan Istana Merdeka, Patung Kuda, Lampu Merah Kebon Sirih, Sarinah, Bundaran HI, Jalan Blora, Jalan Sudirman, kawasan Casablanca, Atmajaya, Semanggi, Menpan Senopati, dan Patung Obor.

"Yang jelas Sudirman-Tham­rin saja sampai 12 yang membu­tuhkan pelican crossing karena aktivitas lalu lintas pejalan kaki tinggi," ungkapnya.

Selain itu, Andri menyebut, para pejalan kaki dan pengendara belum memahami betul fungsi pelican crossing. Pihaknya ber­janji akan menggencarkan so­sialisasi.

Untuk diketahui, antara lain pelican crossing di Jakarta ada di depan Mal Ambassador, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Ja­karta Selatan. Penyeberang ke­banyakan masih merasa tak ada bedanya dengan menyeberang di zebra cross. Meskipun ada petugas yang berjaga di area penyeberangan dan traffic light. Pengendara di Ibukota masih kurang menghormati pejalan kaki yang menyeberang.

"Nggak ada bedanya, tetap dag dig dug, khwatir saat menye­berang jalan. Sebab, kendaraan motor dan mobil kan tetap ken­ceng," aku Rani, pekerja gerai elektronik di Mal Ambassador.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut, pelican crossing akan selesai dibangun sebelum Asian Games. Pembongkaran JPO dan pembangunan pelican crossing ini telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Untuk memastikan pelican cross­ing aman bagi masyarakat, petugas Dinas Perhubungan akan berjaga-jaga. "Saya minta nanti ditambah petugasnya untuk memastikan kendaraan itu mengurangi kece­patannya," ujar Sandiaga.

Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Silvia Halim men­erangkan, pelican crossing akan dilengkapi dengan bunyi peringatan dan garis kejut yang akan dibuat sebelum kendaraan mendekatinya.

"Akan dibuat garis kejut yang ada garis putih tebal itu supaya mengingatkan kepada peng­endara agar melambatkan laju kendaraan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Tata Kota Univer­sitas Trisakti Nirwono Joga mengingatkan, pelican crossing di jalan ini dapat menimbulkan kemacetan. Pejalan kaki yang menyeberang akan menghambat di Jalan Sudirman-Thamrin yang memang terkenal padat.

Mestinya, di jalur sibuk seperti ini, penggunaan zebra cross dan pelican crossing dihindari. Jika ada penye­berang jalan, otomatis kendaraan berhenti. "Ini kan teknis jalan utama, meminimalisir orang nyeberang. Jalan Sudirman-Thamrin padat, orang nyeberang pasti banyak. Jadi harusnya minimalisir penghambat­nya," kata Nirwono. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya