Berita

Foto: Net

Nusantara

Dukung Asian Games, Aksi Ojol 188 Hanya Ingin Tagih Janji Pemerintah

SENIN, 30 JULI 2018 | 08:16 WIB | LAPORAN:

Beredar kabar pada saat pembukaan Asian Games 2018 nanti akan diwarnai demontrasi para pengemudi ojek online (ojol).

Mereka menuntut salah satu perusahaan aplikasi transportasi yang jadi sponsor Asian Games itu mengembalikan tarif minimal Rp 3.000 per kilometer.  Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk ikut turun tangan dan mengambil peran menekan pihak perusahaan transportasi tersebut. Rencananya demo yang akan digelar di Jakarta dan Palembang akan diikuti oleh 2 juta pengemudi Ojol.

Menanggapi rencana demo tersebut, anggota Komisi V DPR, Jhonny Allen Marbun mengimbau kepada para pengemudi Ojol untuk mengurungkan niat mereka melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018. Karena jika aksi tersebut dilakukan, maka nama Indonesia akan tercoreng di dunia internasional.


"Pada event tersebut, seluruh atlet dari negara-negara Asia akan datang menuju Indonesia. Bahkan tak hanya atlet, para turis dan supporter juga diprediksi ikut datang menyemarakkan event empat tahunan," jelasnya

Lebih tegas, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal memastikan tidak akan mengeluarkan izin demo saat pembukaan Asian Games 2018. Kepolisian juga bakal menjalin komunikasi dengan pihak Ojol karena dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia itu merupakan sebuah kehormatan.

Sementara itu Kepala Keamanan rencana Aksi 188, Ari menegaskan bahwa Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mendukung pelaksanaan dan perayaan Asian Games 2018.

"Garda tidak berdemo malah Garda ikut mendukung perayaan Asian Games dan menghormati NKRI," ujarnya melalui siaran pers, Senin (30/7).

Menurut Ari, pada aksi 188 nanti pihaknya hanya meminta kepada aplikator untuk mengembalikan tarif sebesar Rp 3 ribu/km. Selain itu mereka juga menuntut aplikator memperhatikan nasib pengemudi ojol jika terkena musibah.

“Aksi 188 ini hanya ingin menagih janji pemerintah saat aksi 273 yang diterima presiden dan aksi 234 di DPR di mana semua tuntutan dan permintaan Garda untuk aplikator dimentahkan," pungkas Ari yang juga yang juga Ketua Umum TEKAB. [wid]




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya