Berita

Basuki Hadimuljono/Net

Nusantara

Pejabat Dan Petugas Lapas Nusakambangan Dibangun Rusus Dan Rusun

SABTU, 28 JULI 2018 | 06:46 WIB | LAPORAN:

. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jumat (27/7).

Rusun yang dibangun sebanyak dua tower, satu tower untuk petugas lapas bujangan dan satu lagi untuk yang sudah berkeluarga. Untuk pejabat struktural dibangun rumah khusus sebanyak 28 unit.

"Selain untuk petugas Lapas di Pulau Nusa Kambangan, Rusus juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian antara lain bagi para nelayan, pengungsi akibat bencana, TNI/Polri, dan penjaga perbatasan di pulau-pulau terluar," jelas Menteri Basuki.


Rusun untuk petugas yang sudah berkeluarga setinggi 3 lantai dengan dengan ukuran kamar tipe 36 m2 sebanyak 42 unit atau mampu menampung 162 penghuni. Satu tower lainnya setinggi 4 lantai, memiliki ukuran kamar tipe 24, sebanyak 50 unit dengan kapasitas tampung 196 penghuni lajang.

Rusun telah dilengkapi meubelair dan prasarana dan sarana utilitas yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28 miliar. Sedangkan Rusus dibangun sebanyak 28 unit dengan tipe 36 dan juga telah dilengkapi meubelair. Nilai kontraknya sebesar  Rp 4,3 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Kelapa Setangkal Makmur.

Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 500-an pegawai Lapas Nusakambangan. Tapi kurangnya fasilitas yang disediakan maka sebagian besar pegawai tinggal di Kota Cilacap.

"Saya sudah melihat apa yang dibangun di Bali (Rusun-red). Kualitasnya cukup bagus, seperti apartemen yang dibangun oleh swasta. Untuk itu kami berterimakasih kepada Menteri PUPR. Ini sangat membantu Kemenkumham," tambah Menteri Yasonna.

Sebanyak 60 pekerja pembangunan rusun dan 34 pekerja pembangunan rusus (non napi) telah disertifikasi sebagai tenaga kerja terampil kelas 3, dengan menggunakan pola uji langsung (on site). Proyek pembangunan Rusun dan Rusus ini juga menjadi tempat on job training bagi narapidana yang telah memiliki sertifikasi pekerja konstruksi untuk meningkatkan keahliannya.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Direktur Rumah Khusus, Chris Robert Marbun. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dewi Chomistriana, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S.  Atmawidjaja, dan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Eddy Irwanto. [rus/***]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya