Berita

Nusantara

Pemprov DKI Berencana Menyetop Sementara Pabrik Tahu Rumahan Di Kali Item

KAMIS, 26 JULI 2018 | 19:14 WIB | LAPORAN:

Pemprov DKI Jakarta berencana menghentikan pabrik tahu dan tempe rumahan yang berada di kawasan Kali Sentiong atau Kali Item.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan pabrik tahu rumahan ini merupakan salah satu penyebab bau tak sedap di Kali Item.

Bau berasal dari limbah produksi tahu dan tampe rumahan yang dibuang ke kali.


Menurut Sandi penghentian produksi ini bukan bersifat permanen melainkan sementara waktu agar bau tidak menyebar ke wisma atlet yang akan bertanding di Asian Games 2018.

"Sudah. Sudah didata oleh walikota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Dan sudah dikirim juga dari Dinas UMKM. Mereka diminta untuk distop berproduksi dan dicarikan solusi lain, supaya tidak melimpahkan atau membuang limbahnya ke Kali Sentiong," kata Sandiaga di silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Sandi menegaskan permintaan untuk menghentikan produksi tahu tempe bukan bersifat pasti melainkan masih jadi bahan pertimbangan. Lebih lanjut, apabila ini dibiarkan tetap beroperasi pihak pemprov akan mengirim tim dari PD PAL JAYA untuk memastikan limbah produksi tidak dibuang kedalam kali.

Diketahui ada 100 unit usaha tahu dan tempe dikawasan ini. Para pemilik pabrik membuang limbah sisa hasil produksi di secara sembarangan ke kali Sentiong.

"Kalau misalnya dia tetap produksi, limbahnya harus ditangani. Jadi PD PAL Jaya nanti juga akan turun untuk memastikan mereka bisa mengolah," ujar Sandi. [nes]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya