Presiden Jokowi bersalaman dengan peserta acara Rembuk Nasional Aktivis 98/Rakyat Merdeka

Politik

Hadir Di Rembuk Nasional Aktivis 98 Dibayar Rp 100 Ribu

MINGGU, 08 JULI 2018 | 00:39 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Rembuk Nasional I Aktivis 98 yang diklaim dihadiri 50.000 aktivis, ternoda dengan temuan wartawan di lapangan.

Sebagian peserta yang hadir mengaku datang karena dibayar untuk meramaikan acara. Bahkan mereka tidak mengetahui tujuan dari rembuk nasional yang bertema perlawanan terhadap radikalisme, terorisme dan intoleransi ini.

Ketika diwawancara sejumlah wartawan, salah seorang pria berusia lanjut yang mengaku datang dari Bandung, mengaku menerima Rp 100.000 untuk sekadar hadir.

Dia juga dijanjikan untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Sayangnya ia tidak bisa menjelaskan siapa yang menjadi koordinator kedatangannya bersama peserta lain.

"Dari Bandung ke sini karena katanya ada Pak Jokowi, jadi saya ikut saja. Untuk transportasi dan makan ditanggung semua. Juga dikasih uang saku Rp 100.000," ujarnya di lokasi acara, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/7).

Setahunya, kedatangan dirinya bersama rombongan sudah diatur oleh para koordinator yang berasal dari partai politik.

"Yang ngajak dari orang partai gitu, ada koordinatornya yang ngajak buat ke Jakarta," ungkapnya.

Ia pun tidak tahu akan ada deklarasi dukungan aktivis 98 kepada Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Tidak ada dibilang mau dukung begitu. Cuma dibilang ada acara di Jakarta, ada Jokowi," imbuhnya.

"Saya bukan aktivis 98. Hanya diajak saja ke sini untuk ketemu Jokowi," tegas pria itu lagi. [ald]

Berita

Politik

Hadir Di Rembuk Nasional Aktivis 98 Dibayar Rp 100 Ribu

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bayang-Bayang LDII

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN