Berita

Presiden Jokowi bersalaman dengan peserta acara Rembuk Nasional Aktivis 98/Rakyat Merdeka

Politik

Hadir Di Rembuk Nasional Aktivis 98 Dibayar Rp 100 Ribu

MINGGU, 08 JULI 2018 | 00:39 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Rembuk Nasional I Aktivis 98 yang diklaim dihadiri 50.000 aktivis, ternoda dengan temuan wartawan di lapangan.

Sebagian peserta yang hadir mengaku datang karena dibayar untuk meramaikan acara. Bahkan mereka tidak mengetahui tujuan dari rembuk nasional yang bertema perlawanan terhadap radikalisme, terorisme dan intoleransi ini.

Ketika diwawancara sejumlah wartawan, salah seorang pria berusia lanjut yang mengaku datang dari Bandung, mengaku menerima Rp 100.000 untuk sekadar hadir.


Dia juga dijanjikan untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Sayangnya ia tidak bisa menjelaskan siapa yang menjadi koordinator kedatangannya bersama peserta lain.

"Dari Bandung ke sini karena katanya ada Pak Jokowi, jadi saya ikut saja. Untuk transportasi dan makan ditanggung semua. Juga dikasih uang saku Rp 100.000," ujarnya di lokasi acara, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/7).

Setahunya, kedatangan dirinya bersama rombongan sudah diatur oleh para koordinator yang berasal dari partai politik.

"Yang ngajak dari orang partai gitu, ada koordinatornya yang ngajak buat ke Jakarta," ungkapnya.

Ia pun tidak tahu akan ada deklarasi dukungan aktivis 98 kepada Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Tidak ada dibilang mau dukung begitu. Cuma dibilang ada acara di Jakarta, ada Jokowi," imbuhnya.

"Saya bukan aktivis 98. Hanya diajak saja ke sini untuk ketemu Jokowi," tegas pria itu lagi. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya