Berita

Politik

Ketua DPR: Kementerian Perhubungan Teledor

RABU, 04 JULI 2018 | 16:32 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Rentetan kecelakaan kapal penumpang yang terjadi sejak sebelum Lebaran lalu membuktikan tidak becusnya Kementerian Perhubungan menjalankan tugas.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, berjanji akan mendorong Kemenhub agar lebih ketat lagi mengawasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil dan terpencil.

"Kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk bisa lebih ketat mengawasi pelabuhan-pelabuhan. Menurut saya ini adalah keteledoran dalam pengawasan, mulai dari manifes perjalanan kapal, kelebihan beban, lalu kemudian kelayakan kapal. Itu yang banyak kecolongan," ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/7).


Politikus Partai Golkar ini juga mengimbau kepada penegak hukum untuk terlibat dalam pengelolaan seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Penegak hukum untuk masuk ke situ dan memberikan sanksi juga hukuman yang seberat-beratnya kepada pengelola pelabuhan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi untuk segera mengundang mitra terkait untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah di dunia pelabuhan Indonesia.

"Kami mendorong Komisi V untuk memanggil mitra terkait untuk memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelabuhan-pelabuhan yang ada, terutama pelabuhan-pelabuhan terpencil atau kecil," terangnya.

Dalam sebulan ini, setidaknya ada tiga kejadian kapal tenggelam yang menewaskan ratusan penumpang.

Pada 13 Juni, kapal tradisional yang mengangkut puluhan penumpang di perairan Makassar tenggelam dan sebanyak 13 orang tewas akibat kejadian ini.

Lalu pada 18 Juni, KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara. Sampai sekarang, 164 korban dinyatakan hilang. Sedangkan korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 24 orang, tiga di antaranya meninggal dunia.

Kemarin (Selasa, 3/7), KM Lestari Maju tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Sampai sekarang ada 33 orang yang dinyatakan meninggal dunia. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya