. Nuansa politis akan terlihat semakin terang jika kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dengan tersangka JR Saragih tidak diproses oleh pihak berwajib.
Kasus tersebut terindikasi "hilang" setelah JR menyatakan mundur dari kontestasi Pilgub Sumut 2018 melalui video singkat beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, JR secara pribadi mendukung pasangan Djarot-Sihar.
"Menurut saya, jika kasus ini berhenti tanpa penjelasan rasional dari pihak kepolisian maka akan sangat terasa nuansa politisnya," kata Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Ikrimah Hamidy, Minggu (8/4), dilansir dari RMOL Sumut.
Begitu juga dengan Pilgub Sumut, akan turut tercederai jika kasus JR terus benar-benar dipetieskan.
"Hal ini membuat Pilgubsu akan tercoreng di mata masyarakat Sumatera Utara. Dikhawatirkan juga, kredibilitas kepolisian juga terganggu," ujar Ikrimah.
Selain itu, dia khawatir akan muncul persepsi di publik bahwa kasus Bupati Simalungun tersebut sengaja dikeluarkan untuk kepentingan Pilgub Sumut dan Pilpres 2019.
"Akhirnya, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga terkerek turun karena rentan dipersepsi bahwa semua ini tujuannya adalah memenangkan pasangan tertentu dalam Pilgubsu guna dukungan Pilpres 2019," demikian Ikrimah.
[rus]
