Berita

Foto/RMOL

Nusantara

Anas Ajak Romi Jalan-Jalan Ke Kampung Pintar

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 23:27 WIB | LAPORAN:

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pamerkan program Smart Kampung ke anggota DPR RI dari Komisi XI, Romahurmuziy saat mengunjungi Banyuwangi.

Anas mengajak Romi, panggilan akrab Romahurmuziy melihat langsung program Smart Kampung di Desa Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (5/4).

Anggota DPR dari Fraksi PPP ini diajak melihat berbagai pelayanan ditingkatkan desa yang berbasis Teknologi Informasi (TI) ini.


Dikatakan Bupati Anas, sejak diluncurkan Mei 2016 silam oleh Menkominfo Rudiantara, saat ini sudah 133 desa teraliri internet berbasis serat optik.

"Ada tujuh kriteria Smart Kampung. Yakni, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua itu ditopang TI," ujar Anas saat menunjukkan program tersebut ke Romi.

Program ini, lanjut Anas, berhasil menjadikan desa melakukan berbagai inovasi. Mulai dari program kesehatan, pelayanan administrasi publik, hingga pengelolaan wisata

"Inovasi layanan pun makin beragam. Ada kantor desa buka malam hari, ada yang buka Sabtu-Minggu. Ada desa yang punya ambulans hasil modifikasi, ada desa yang Bumdesnya menggandeng Bulog memasarkan kebutuhan pokok warga. Kini antar desa berkompetisi memberikan yang terbaik bagi warganya," ujar Anas.

Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.

Mendengar penjelasan Anas, Romi mengaku takjub dengan pelayanan yang menyasar hingga pedesaan. Transparansi publik terlihat jelas di Smart Kampung ini. Penggunaan TI bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan anggaran APBD hingga di tingkat bawah.

"Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran nilainya. Tak hanya itu, ini ruangan seperti lobby hotel. Karena kalau biasanya di desa ya standar saja," ujarnya.

Romi mengaku jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa.

"Sesuai dengan Nawacita Presiden. Ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anas juga mengajak Romi melihat Mall Pelayanan Publik, sebuah mal yang mengintegrasikan 153 jenis pelayanan publik. [nes] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya