Berita

Foto/Net

Nusantara

Awas, Kalau Cuma Janji Manis!

Jokowi Perintahkan Mendagri Bikin E-KTP Selesai 1 Jam
KAMIS, 05 APRIL 2018 | 08:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi membuat gebrakan dalam penataan administrasi kependudukan, salah satunya bikin e-KTP satu jam selesai. Netizen pesi­mistis program tersebut bisa berjalan lancar. Ada yang menuding juga program itu hanya bakal jadi janji manis.

Untuk merealisasikan program tersebut, Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mem­buat peraturan menteri terkait batasan waktu pembuatan e-KTP. Dengan adanya Permendagri waktunya selesai e-KTP, akan membuat lebih pasti waktu yang dibutuhkan.

"Berapa hari atau syukur beberapa jam," ka­ta Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas tentang Penataan Administrasi Kependudukan di Kantor Presiden, kemarin.


Bekas gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan strategi jemput bola untuk wilayah-wilayah yang akses ke pusat pe­merintahan sulit karena faktor geografis.

Menanggapi arahan Presiden, Tjahjo Kumolo menegaskan akan segera mem­buat permendagri yang intinya menegas­kan memberi batas waktu dalam hitungan jam bagi masyarakat yang akan mengurus e-KTP di seluruh wilayah NKRI.

Kendati begitu, Tjahjo mengakui aturan ini bersifat situasional. Artinya, jika di daerah mengalami gangguan penyelesaian pembuatan bisa lebih lama.

Menanggapi hal tersebut, warganet mengolok-olok pernyataan Presiden Jokowi. Seperti akun @54ndyournama yang menyindir jika bukan 1 jam melainkan. "1 Zam-an," sindirnya.

Gilang mahaputra dengan akun @ qianamia13 juga masih menyangsikan jika pembuatan E KTP bisa selesai 1 jam. "Tunggu harus dipahamin dulu. 1 jam bu­kan arti sesuai EYD. bisa jadi 1 tahun jadi nya. bisa multi tafsir. Seperti janji janji yang dulu,"  kritik gilang pedas yang kemudian disambut akun @juansibuea85 jika yang buat proyek e ktp pak Jokowi ya.

Akun @iwankecil mengaku sulit me­realisasikan program 1 jam buat E KTP. "Saya dari oktober pak @jokowi belum jadi sampe saiki, kemana-mana pake KTP yang lebarnya se-folio itu."

Senasib, akun @rivaldii juga malah mengkritik lebih tajam. "Boro-boro uda lebih dari 2 tahun ga pke e-KTP nih pak." sama akun @randydot membeberkan jika membuat E KTP sangat sulit. "Ektp saya 1 Tahun lebih belum jadi-jadi nih pakde @ jokowi di kab. bogor," keluhnya.

Hampir sama dengan yang lain, akun @ teguh_dreams mengakui jika KTP nya baru jadi setelah menunggu setahun. "E-KTP saya baru jadi setelah menunggu satu tahun. Itu artinya saya menunggu > 8.640 jam pak."

Warga dengan akun @antookesip men­gungkapkan jika benar membuat E KTP hanya satu jam akan memilih Jokowi di pemilu mendatang. "Saya daftar e-KTP sejak Januari 2017 dan belum jadi sampai sekarang. Kalau besok pagi saya ke kantor Camat Taman dan KTP saya sudah jadi, saya akan pilih Bapak di Pilpres 2019. Memangnya hanya Capres yang bisa janji? Rakyat juga bisa janji."

Kritikan monohok datang dari akun @ rahmathomer yang mengatakan selama ini pemerintah kemana saja. "Hampir 5 tahun kemana aja, baru ngomong sekarang. mana janji manismu?," tanya dia.

Kendati banyak yang mengkritik, ada juga yang mendukung karena kehebatan ITdi Indonesia cukup baik. Seperti akun @asnan31024699. "Harus bisa pak. Sekarang jamannya super cepat. kalo gak bisa, mungkin suruh jadi pegawai di pelosok pak. terimaksih."

Dukungan juga dilontarkan akun @ang­ger_ldgw. Kenapa tidak bisa. sangat bisa. "lah di kota saya sini bisa kok. 1 jam jadi. yang penting ketersediaan blangko KTP nya ada. Jadi kok.. Sekarang tergantung petugasnya aja. Kerja bener apa kerjain orang," ujarnya.

Perlu diketahui, Tjahjo juga melapor­kan, perekaman e-KTP per hari ini sudah mencapai 97,4 persen. Sisanya terkait belum adanya kesadaran masyarakat yang proaktif merekam e-KTP atau ada hambatan administrasi di dukcapil.

Dia juga melaporkan terkait penduduk yang pada hari-H pemungutan suara pilkada menginjak usia 17 tahun namun belum melakukan perekaman e-KTP ber­jumlah 2,2 juta orang. Kemendagri saat ini terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait hak pilih tersebut. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya