. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan tentang perlunya memperkuat lembaga legislatif agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Pasalnya, pihak yang langsung berjanji dan berhubungan dengan masayarakat adalah anggota legislatif.
Hal ini disampaikan Fahri Hamzah saat menerima delegasi anggota DPRD Lombok Barat, di ruang kernya kantai empat Gedung Nusantara III, DPR, Jumat (9/3). Untuk itu, pihaknya memandang perlu DPRD membangun rute advokasi sejak awal terpilihnya kepala daerah.
"Selama 5 tahun ia hendak melakukan apa. Agenda 5 tahun itu dibantu lobi, misalnya oleh DPRD melalui jalur masing-masing," ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.
Karena, lanjut politisi dari PKS itu, jangan sampai programnya dadakan tapi harus terkonsep dalam perencanaan yang matang. Semua anggota DPR dan DPRD bisa menjadi semacam armada lobi.
"Jadi akan jelas, mana program yang dibiayai pusat, provinsi dan kabupaten," tambah Fahri Hamzah.
Dalam kesempatan itu, pimpinan rombongan DPRD Lombok Barat, Sulhan Muhlis menyampaikan maksud kedatangan mereka ke DPR RI adalah dalam rangka konsultasi untuk meningkatkan APBD Kabupaten Lombok Barat.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat ini mengatakan, saat ini permasalahan Kabupaten Lombok Barat sangatpelik salah satunya soal anggaran, sehingga perlu meminta masukan terkait mekanisme penganggaran di pusat.
"Karena sering sekali dana transfer masuk belakangan sehabis APBD ketuk palu," keluhnya.
Selain itu, Sulhan juga mempertanyakan bagaimana mekanisme membangun jaringan kemitraan antara DPR Pusat dengan DPRD kabupaten dalam sukseskan pembangunan daerah.
Bahkan Sulhan juga mempertanyakan, terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 58/2017 tentang Kepala Madrasah.
"Pasalnya 60 persen madrasah terancam tidak bisa menerima honor mendapatkan tunjangan fungsional. Bagaimana mensiasatinya," katanya.
[dem]
