OTT Kendari, Walikota Dan Ayahnya Resmi Jadi Tersangka KPK

Sebanyak 12 orang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dala operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/2).

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan bahwa OTT ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian dikembangkan dengan melakukan penyidikan di beberapa lokasi di Kendari.

“Mereka yang ditahan Adriatama Dwi Putra (ADR) Walikota Kendari periode 2017-2022, Asrun (ASR) Cagub provinsi Sultra (ayah walikota Kendari), Fatmawati Faqih (FF) Mantan Ka BPKAD, Hasmun Hamzah (HH) Dirut PT SBN, W swasta, H (Staf PT SBN), R ( Staf PT SBN), dan lima orang lain termasuk PNS di lingkungan Pemkab Kendari," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (1/3).

Selanjutnya 5 dari 12 orang yang ditangkap KPK diterbangkan ke Jakarta pada tanggal 28 Februari malam, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh walikota kendari, secara bersama-sama terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun 2017-2018," tambahnya.

KPK kemudian menaikan status penanganan perkara penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka yakni HAS yang diduga sebagai pemberi, ADR, ASR, dan FF sebagai penerima.

Dalam kasus itu, HAS sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, ADR, ASR, dan FF dijerat pasal 12 (a) atau (b) atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ian]