Berita

Fahri Hamzah/Net

Hukum

Fahri Hamzah Tantang KPK Ungkap Aktor Utama KTP-el

JUMAT, 26 JANUARI 2018 | 13:52 WIB | LAPORAN:

Pengakuan mantan kader Partai Demokrat Mirwan Amir bisa menjadi amunis baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka tabir siapa sesungguhnya aktor utama kasus megakorupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Jumat (26/1).  

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tpikor Jakarta, Kamis kemarin (25/1), Mirwan  Amir yang mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat  membeberkan dugaan keterlibatan Presiden ke-6, SBY yang meminta agar proyek KTP-el dilanjutkan.


Menurut  Fahri Hamzah, pengakuan Mirwan Amir tersebut memperjelas proyek KTP-El tidak terlepas dari dinamika perdebatan di dalam partai pemerintah sebagai pemilik proposal proyek.

Dengan adanya pengakuan Mirwan Amir, Fahri Hamzah berpendapat, KPK sudah saatnya menghadirkan aktor-aktor lain yang terlibat dalam merancang proyek ini di tingkat pemerintahan eksekutif. Sebab, pemerintah ketika itu membentuk tim pimpinan Menkopolhukam Djoko Suyanto yang langsung disupervisi oleh Wakil Presiden Boediono.

"Sekarang tinggal keberanian KPK, apakah mau mau mengambil kesempatan ini dengan membuka tabir siapa sebenarnya aktor utama dibalik kasus KTP Elektronik," tegas Fahri.

Sebab selama ini, ia menangkap kesan KPK menutup keterlibatan satu kelompok.

"Sudah banyak celah-celah yang mulai terbuka, maka seharusnya KPK berterus terang juga, apakah penyidikan yang dilakukan selama ini menutup satu kelompok orang dan membuka keterlibatan sekelompok orang, inilah yang harus dibuka secara terang benderang dalam persidangan," ujarnya lagi.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya