Berita

Paspor/net

Hukum

Bareskrim Dalami Alamat Email Pemohon Paspor Fiktif

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 19:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mendalami soal pemohon 72.000 paspor yang diduga fiktif.

"Masih dalam lidik, kata Kasubdit II Ditsiber kepada Wartawan, Kamis (25/1).

Asep menjelaskan, dalam penyelidikan ini pihaknya juga telah memeriksa petugas Imigrasi yang bertugas dibagiam IT. Kendati demikian, Asep belum bisa menyimpulkan adanya keterlibatan orang dalam alias pihak Imigrasi dalam kasus ini.


"Kita belum bisa menyimpulkan meski sudah ada pemeriksaan, masih kita pelajari dulu. Lagin saya belum bisa ungkapkan lebih lanjut," ujar Asep.
 
Asep meluruskan, pada kasus ini bukan adanya paspor yang dikeluarkan palsu alias fiktif, namun hanya antrian permohonan paspor secara online yang diduga beridentitas fiktif.

"Kan kalau tidak salah kalau mau mengajukan itu misalnya pakai alamat email. Didaftarkan untuk 5 sampai 6 orang. Padahal, sesuai aturan satu email atau pemohon itu hanya bisa mendaftar 5 orang tetapi ini puluhan jadinya sampe ribuan kan," jelas Asep.

Oleh sebabnya, selain memeriksa beberapa saksi, dalam penyelidikan ini Ditsiber juga tengah melakukan pendalaman alamat email yang dipakai untuk mengajukan permohonan paspor tersebut.

Sebelumnya, dari catatan Keimigrasian mencatat ada lonjakan permohonan paspor yang signifikan pada 2017. Angkanya mencapai 3,1 juta permohonan atau naik 61.000 permohonan jika dibandingkan 2016. Setelah ditelusuri, tidak semua permohonan paspor itu benar. Ada lebih dari 72.000 permohonan paspor ternyata fiktif. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya