Berita

Net

Hukum

Mirwan Amir: Menuju Pilkada, Proyek KTP-El Harus Diteruskan

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 14:19 WIB | LAPORAN:

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono terseret pusaran skandal korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el).

Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut sempat diminta untuk menghentikan proyek bernilai triliunan rupiah ini.

Hal itu sebagaimana diutarakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1). Mirwan dihadirkan jaksa untuk terdakwa Setya Novanto.


Awalnya, salah seorang penasehat hukum Novanto, Firman Wijaya bertanya ke Mirwan soal apakah proyek KTP-el saat itu berkaitan dengan pemenang Pemilu 2009.

"Memang itu program dari pemerintah, Susilo Bambang Yudhoyono," terang Mirwan.

Mirwan yang saat ini sudah menjadi ketua DPP Partai Hanura juga menjelaskan dirinya pernah meminta kepada SBY untuk tidak melanjutkan proyek KTP-el atas saran kawan dekatnya yaitu pengusaha Yusnan Solihin. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kepada Mirwan bahwa proyek KTP-el bermasalah.

Saran Mirwan dimentahkan SBY dalam sebuah rapat pengurus Demokrat di kediamannya di Kawasan Cikeas. Dia lalu memerintahkan proyek KTP-el harus tetap dilanjutkan demi sejumlah alasan, salah satunya pilkada.

"Tanggapan SBY bahwa ini menuju pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan," urai Mirwan.

Mirwan juga menyampaikan ke Ketua Majelis Hakim Yanto kalau dia hanya bisa menurut dengan kemauan SBY. Mirwan tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah SBY.

"Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepala pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah," tandasnya. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya