Berita

Net

Hukum

KPK Pertanyakan Keseriusan Novanto Jadi JC

RABU, 24 JANUARI 2018 | 11:39 WIB | LAPORAN:

Keseriusan Setya Novanto menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara korupsi proyek KTP berbasis (KTP-el) masih diragukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sikap Novanto yang kerapkali menyangkal terlibat proyek triliunan rupiah itu jadi salah satu pemicu keraguan lembaga anti rasuah.

"Saya kira sejauh ini kita belum lihat hal tersebut, misal terkait penerimaan jam dan dugaan penerimaan lain kita belum meykini hal tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (24/1).


Dia menjelaskan, ada tiga syarat mutlak yang harus dilakukan pelaku korupsi untuk menjadi JC. Pertama, membongkar atau mengungkap sesuatu yang lebih besar. Lalu, konsisten dengan keterangan dan niatannya menjadi seorang JC. Terakhir, pelaku harus mengakui telah melakukan perbuatan korup.

Nah, Febri bilang, pihaknya belum melihat adanya konsistensi Novanto untuk melakukan tiga syarat itu.

"Baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan," sambungnya.

"Karena posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan secara mudah. Jadi JC itu kita tahu bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar dan sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga akui dulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini," tandas Febri. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya