Berita

Febri Diansyah/RMOL

Hukum

Suap APBD Malang, KPK Tahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia

SENIN, 22 JANUARI 2018 | 21:07 WIB | LAPORAN:

Direktur PT Hidro Tekno Indonesia, Hendarwan Maruszama, ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemulusan APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2015-2016.

"HM (Hendarwan Maruszama), Direktur PT Hidro Tekno Indonesia ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari kedepan," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (22/1).


Usai diperiksa Hendrawan sudah mengenakan rompi orange tahanan KPK. Dia lalu ngeloyor masuk mobil tahanan yang sudah stand by di teras KPK.

KPK menetapkan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemulusan anggaran di Pemkot Malang.

Politisi PDI Perjuangan itu dugaan menerima hadiah terkait penganggaran kembali proyek Jembatan Kedungkandang.

Kasus ini juga menyeret nama bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB), Djarot Edy Sulistyono serta Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszama sebagai tersangka.

Arief diduga menerima Rp 250 juta. Uang suap itu diduga berasal dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Arief disangkakan sebagai pihak penerima suap, sementara Hendarwan sebagai pemberi suap.

Arief selaku penerima suap disangkakan dengan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Komisaris PT ENK Hendarwan selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan Arief, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya