Berita

Net

Hukum

Fakta Sidang: Proyek KTP-El Dikuasai PDIP, Golkar Dan Demokrat

SENIN, 22 JANUARI 2018 | 14:40 WIB | LAPORAN:

Proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dikuasai sejumlah partai politik.

Hal itu sebagaimana diutarakan mantan Country Manager HP Enterprise Services Charles Sutanto Ekapradja dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1).

"Itu yang saya dengar dari market, dari pasaran. Itu multi partai politik," bebernya.


Charles menyebutkan bahwa proyek KTP-el dikuasai partai merah, partai kuning dan partai biru. Menurutnya, kuning melambangkan Partai Golkar. Sementara merah melambangkan PDI Perjuangan, dan biru adalah Partai Demokrat.

Istilah parpol yang dilambangkan dengan warna itu sudah pernah dicantumkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Ketiga parpol itu disebut mendapat jatah cukup besar dalam proyek KTP-el. Golkar diduga diwakili Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi di parlemen.

Sementara Partai Demokrat sebagai partai dengan kursi terbanyak ketika itu direpresentasikan oleh Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya