Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Dinginkan Tensi Pilkada Polri Bentuk Satgas Nusantara

SABTU, 20 JANUARI 2018 | 04:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mabes Polri membentuk satuan tugas (Satgas) Nusantara khusus untuk mendinginkan suasana saat tensi politik sedang memanas selama tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan Satgas Nusantara nantinya meredakan situasi politik disaat tensi simpatisan para pasangan calon kepala daerah mulai memanas. Disitulah peran Satgas Nusantara untuk membalikkan suasana menjadi sejuk.

Adapun Satgas Nusantara ini beranggotakan perwakilan tokoh masyarakat dan pemuka agama dan dibantu anggota polri.


"Kita harapkan dengan pendinginan itu situasi yang memanas tidak sampai ramai, meledak," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1).

Lebih lanjut Tito menjelaskan Satgas Nusantara tidak hanya bertugas mendinginkan suasana. Isu-isu yang menjurus kepada ujaran kebencian, SARA dan kampanye hitam juga ikut menjadi perhatian dari Satgas tersebut.

"Satgas Nusantara kami bentuk dalam rangka untuk mendinginkan isu-isu yang berkaitan dengan Pilkada," ujar Tito.

Setidaknya ada sekira 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, yang mengikuti Pilkada serentak 2018. Bukan tidak mungkin akan terjadi kegaduhan di daerah-daerah tertentu demi merebut kemenangan, terutama pada saat hari pemungutan suara.

"Jadi ada kontestasi politik sehingga kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," Demikian Tito. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya