Berita

Foto/Net

Hukum

Jabar Dan Jatim Masuk Daerah Rawan Konflik Pilkada

SABTU, 20 JANUARI 2018 | 03:33 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat masuk kedalam daerah rawan konflik Pilkada serentak 2018.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan hasil pemetaan yang dilakukan Polri, kedua daerah tersebut diprediksi memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurut Setyo, masih ada lagi daerah yang masuk dalam daftar memiliki tingkat kerawanan saat proses Pilkada. Saat ini pihaknya sedang menunggu keputusan KPU terkait calon yang akan ditetapkan dalam 171 daerah Pilkada.


"Saat ini masih ada beberapa yang ditengarai menjadi daerah yang rawan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi nanti akan dilihat dan analisis lagi ketika KPU sudah menentukan calon-calon itu," ujar Setyo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1).

Setyo menambahkan, fokus utama Polri dalam memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah itu yakni adanya konflik politik identitas yang masih mewarnai pemilihan kepala daerah. Polri, juga terus berkoordinasi dengan stakeholder dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menentukan langkah antisipasi pengamanan tahapan Pilkada.

"Jadi kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," ujar Setyo.

Lebih lanjut Setyo mengigatkan agar  anggota Polri selalu menjaga netralitas. Salah satu contoh yakni tidak melakukan swafoto dengan pasangan calon kepala daerah tertentu dan mengunggahnya ke media sosial.

"foto-foto selfie dengan calon itu tidak diperkenankan, nanti akan dikenai kode etik," tutup Setyo. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya