Berita

Ilustrasi/net

Hukum

Polri Kehilangan Jejak Tersangka Korupsi Kondensat

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 15:15 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Keberadaan tersangka korupsi penjualan kondensat milik negara, Honggo Wendratno, belum diketahui hingga saat ini.

Informasi yang menyebut mantan Presiden Direktur PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) itu berada di Singapura dibantah oleh pemerintah setempat.

Selain itu, senior liaison officer (SLO) Polri yang berada di Singapura juga sudah menelusuri tempat-tempat yang dicurigai pernah disinggahi Honggo.


"Ternyata, oleh yang ada di sana menyatakan bahwa tersangka HW tidak ada di sana dan bukan merupakan lokasi kantor PT TPPI," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/1).

Martinus menjelaskan bahwa pihaknya juga pernah melayangkan surat panggilan kepada Honggo namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan.

"Disampaikan panggilan pertama dan kemudian panggilan kedua secara bersamaan. Karena panggilan pertama sebelumnya dialamatkan ke rumah yang ada di sekitar Pakubuwono (Jakarta). Namun itu tidak dipenuhi," ujarnya.

Karena itulah Polri berencana menyebarluaskan informasi Daftar Pencarian Orang alias DPO atas nama Honggo Wendratno, juga melakukan permohonan red notice agar pencarian terhadap Honggo dibantu aparat kepolisian di seluruh dunia.

"Senin nanti (22/1) kami sebar DPO-nya," kata Martinus. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya