Berita

Mohammad Iqbal/Net

Hukum

Tim Siber Polri Buru Akun Pengancam Bunuh Jokowi

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 10:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Polri tidak menolerir perbuatan yang mengancam simbol negara seperti presiden.

"Presiden itu simbol negara, kewibawaan negara. Pergerakan presiden saja harus ada pengamanan khusus, kalau ada yang ancam, di mana pun baik di medsos akan tentunya pasti melakukan penyelidikan-penyelidikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (19/1).

Saat ini, pemilik akun Twitter @AchmadBassrofi tengah diburu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.


"Tim siber kita sudah bergerak, sampai menemukan pemilik akun, dan mempelajari profiling," terang Iqbal.

Iqbal menambahkan, proses hukum ini untuk mencegah pelaku-pelaku lainnya bertindak serupa.

"Dua yang kami cegah. Pertama, mencegah agar tidak ada lagi pelaku-pelaku yang seenaknya melakukan perbuatan pidana. Kedua kami cegah korban-korban yang terprovokasi atau akan terprovokasi," demikian Iqbal.
 
Salah satu akun Twitter @AchmadBassrofi dalam cuitannya mengancam Presiden Jokowi. Akun tersebut menuliskan cuitan balasan milik akun @JajangRidwan19 pada Senin (15/1) pukul 10.43 WIB.

Cuitan balasan yang dibuat oleh akun @AchmadBassrofi itu berbunyi, "Tembak mati Jokowi sampai darah keturunannya memakai mandat utama patriot kepahlawanan para pahlawan pejuang bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia) sah dan mutlak menjadi pahlawan tunggal negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia)."[wid]

 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya