Berita

Habiburokhman/Net

Politik

ACTA: Pidato Anies Tidak Salahi Inpres 26/1998

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 11:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pidato politik perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menukil kata pribumi tidak bertentangan dengan aturan hukum apapun, termasuk Inpres 26/1998. Apalagi kata itu dipakai Anies untuk menjelaskan konteks sejarah kolonialisme di masa lalu.

Begitu tegas Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman seperti diberitakan RMOLJakarta, Rabu (18/10).

"Kita harus pahami bahwa Inpres 26/1998 mengatur penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tidak ada larangan memakai istilah pribumi dalam menjelaskan konteks sejarah," jelas.


Habiburokhman menjelaskan bahwa spirit utama Inpres 26/1998 yang ditandatangani oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie terdapat pada poin 2, yang mengatur keharusan adanya perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak satu katapun Pidato Anies yang mengarah pada pembedaan perlakuan yang diamanatkan poin 2 Inpres 26/1998 tersebut.

"Justru Anies secara lugas mengatakan kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri," tegasnya.
 
Dia merasa khawatir respon berlebihan terhadap pidato Anies memiliki muatan politis. Sebab respon yang sama tidak muncul saat Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan istilah yang sama.

Jokowi misalnya pernah menyebut lapangan kerja untuk pribumi, JK menyebut publik tidak mencurigai penguasa pribumi, adapun Mega mengatakan pendidikan untuk pribumi.

"Jadi kami berharap perdebatan soal pidato Anies tidak berkepanjangan. Mari sama-sama kita beri dia kesempatan untuk kerja melayani seluruh masyarakat dan menepati janji-janji kampanyenya," demikian Habiburokhman. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya