Berita

Politik

KIP Perlu Diawasi Ketat Agar Tidak Disalahgunakan

MINGGU, 15 OKTOBER 2017 | 20:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kinerja Presiden Jokowi yang serius melakukan langkah percepatan transformasi bangsa melalui revitalisasi program pendidikan menuai apresiasi.  

Namun begitu, Koordinator Nasional Gerakan Nusantara Berkemajuan Ikhwansyah Nasution menyoroti tentang efektivitas penyaluran dan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai insentif pendidikan bagi siswa. Pasalnya, hingga hari ini masih penyaluran itu masih dalam tahapan kejar tayang, mengingat persentase penerima dan pencairannya relatif belum merata.

"KIP juga perlu dipertimbangkan kembali efektivitas penggunaannya. Mengingat secara teknis penyaluran KIP ini dilakukan secara charity yang nyaris minim pengawasan dalam hal penggunaannya," ujar Ikhwansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).


Oleh karena itu, Ikhwansyah berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih jeli dalam melakukan langkah antisipasi penyelewengan pemanfaatan KIP melalui sistem, yakni perencaaan dan pengawasan yang lebih teraudit dan transparan.

"Dikuatirkan KIP digunakan untuk sesuatu yang tidak ada korelasi dengan keperluan siswa dalam mendukung aktivitas belajar," sambungnya.

Menurut dia, penyalahgunaan KIP banyak terjadi. Namun begitu tidak didengar langkah pencegahan dan pelaporannya. Andai penyalahgunaan dan pembiaran ini massif, tentu program tersebut hanya akan menguras anggaran negara untuk pendidikan tanpa memberikan efek positif bagi efektivitas yang diharapkan.

"KIP sangat banyak membantu dalam meringankan beban operasional yang ditanggung siswa. Oleh karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran dan diawasi oleh stakeholder, tentunya tidak hanya dengan nasehat dan arahan, tapi diawasi dengan pola yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

"Gerakan Nusantara Berkemajuan siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dalam melakukan pengawasan penyaluran KIP," tutup Ikhwansyah. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya