Kinerja Presiden Jokowi yang serius melakukan langkah percepatan transformasi bangsa melalui revitalisasi program pendidikan menuai apresiasi.
Namun begitu, Koordinator Nasional Gerakan Nusantara Berkemajuan Ikhwansyah Nasution menyoroti tentang efektivitas penyaluran dan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai insentif pendidikan bagi siswa. Pasalnya, hingga hari ini masih penyaluran itu masih dalam tahapan kejar tayang, mengingat persentase penerima dan pencairannya relatif belum merata.
"KIP juga perlu dipertimbangkan kembali efektivitas penggunaannya. Mengingat secara teknis penyaluran KIP ini dilakukan secara charity yang nyaris minim pengawasan dalam hal penggunaannya," ujar Ikhwansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).
Oleh karena itu, Ikhwansyah berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih jeli dalam melakukan langkah antisipasi penyelewengan pemanfaatan KIP melalui sistem, yakni perencaaan dan pengawasan yang lebih teraudit dan transparan.
"Dikuatirkan KIP digunakan untuk sesuatu yang tidak ada korelasi dengan keperluan siswa dalam mendukung aktivitas belajar," sambungnya.
Menurut dia, penyalahgunaan KIP banyak terjadi. Namun begitu tidak didengar langkah pencegahan dan pelaporannya. Andai penyalahgunaan dan pembiaran ini massif, tentu program tersebut hanya akan menguras anggaran negara untuk pendidikan tanpa memberikan efek positif bagi efektivitas yang diharapkan.
"KIP sangat banyak membantu dalam meringankan beban operasional yang ditanggung siswa. Oleh karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran dan diawasi oleh stakeholder, tentunya tidak hanya dengan nasehat dan arahan, tapi diawasi dengan pola yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
"Gerakan Nusantara Berkemajuan siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dalam melakukan pengawasan penyaluran KIP," tutup Ikhwansyah.
[ian]
