Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net
Di tengah gencarnya Hak Angket KPK, Polri berencana membentuk Densus Antikorupsi. Bagus, jika densus bisa jadi teman duet KPK memberantas korupsi. Tapi timbul kekhawatiran juga, densus bisa jadi teman duel. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan densus tak akan berbenturan dengan KPK, begitu juga KPK merasa tak tersaingi. Semoga saja jadi kenyataan.
Tiga tahun silam, wacana pembentukan Densus Antikorupsi ini pernah muncul saat Polri dipimpin Jenderal Sutarman. Namun, wacana ini kemudian dianggap tak relevan lantaran Polri telah memiliki lembaga khusus yang menangani perkara korupsi yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
Wacana pembentukan Densus Antikorupsi itu kembali diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (17/7). Menurutnya, Polri punya jumlah personel yang besar sekitar 423 ribu orang di 33 Polda dan 500 Polres. Sementara KPK hanya punya personel sekitar 1.000 personel dengan jumlah penyidik 150 orang. Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil, hanya bisa fokus pada kasus tindak pidana korupsi besar dan kurang masif pengaruhnya.
Dari segi kemampuan, Tito mengklaim, Polri juga tak kalah dengan KPK. Mereka memiliki tim surveillance atau pemantauan terdidik dan terlatih yang memahami teknis-teknis penyidikan dan penanganan tindak pidana korupsi. "Tanpa mengecilkan KPK dan membesarkan kok. Polri ini mesin raksasa," ujar Tito.
Karena itu, Densus Antikorupsi ini nantinya tak hanya fokus pada kasus-kasus korupsi besar, tetapi bergerak secara masif. Dia mencontohkan, detasemen ini bisa menangani persoalan stabilitas harga sembako bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, seperti yang dilakukan Polri ketika jelang Lebaran. "Kurang dari dua bulan, ada 212 perkara masif ditangani. Dengan begitu mafia kartel tiarap dan harga normal," ujarnya.
Tito meyakini, Densus Antikorupsi itu tidak akan berbenturan dengan KPK. Mereka justru berkolaborasi. KPK juga bisa mensupervisi detasemen itu. "Bukan berarti kita ingin menyindir KPK, tidak. KPK bisa katakanlah jadi koordinasi pengawas dalam kasus-kasus tertentu," tutur Tito. "Jangan upaya ini dianggap sebagai kompetitor tapi upayakan sebagai sinergi," ucapnya.
Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung Prasetyo soal kemungkinan dibuat satuan kerja bersama. Dengan begitu, penanganan korupsi bisa menjadi satu atap untuk memudahkan penanganan perkara. Polri telah menyiapkan gedung untuk Densus Antikorupsi yakni gedung empat lantai di Markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Sementara, nantinya Polda Metro Jaya akan dipindah ke Gedung 27 lantai yang juga berada di kawasan tersebut. Pembangunannya akan selesai Desember mendatang.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambut baik pembentukan Densus Antikorupsi. "Saya sambut dengan tangan terbuka jika ingin bergandengan tangan berantas korupsi," kata dia kepada
Rakyat Merdeka.Namun, menurut dia, akan sangat bagus jika Polri membersihkan diri dulu di internalnya. Dia yakin jika dua potensi bergabung akan jadi kekuatan besar. Rakyat dan negara akan sangat beruntung. "Saya yakin akan jadi duet maut. Kita doakan dan kita suport untuk saling mengisi," ujarnya.
Boyamin bilang, jika ada niat tulus pastinya dua lembaga itu tidak akan rebutan kasus. Tapi untuk awal, Polri harus bersih-bersih di dalam dulu. Jika berhasil, maka akan baik berlomba dalam kebaikan. Kendati begitu, kekhawatiran tetap ada, waspada jangan sampai diadu domba koruptor. "Makanya kita minta sinergi jangan ego sektoral. Kalau nggak jadi duel," ucapnya.
Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kembali menegaskan, Densus Antikorupsi bukan dibentuk untuk menandingi KPK. Justru sebaliknya, untuk melengkapi dan memperkuat KPK. "Intinya Polri mendukung KPK. Nanti KPK sebagai supervisi, counterpart lah untuk saling menguatkan," ujarnya di Mabes Polri, kemarin.
Namun, Setyo belum bisa memastikan sampai sejauhmana tim khusus itu segera terbentuk. Sebab, pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu. "Ya sedang perencanaan lah. Kita sedang mengkaji dulu, merencanakan, nanti strukturnya seperti apa, tugas pokoknya seperti apa, sedang dikaji," ujarnya.
Pembentukan Densus Antikorupsi ini disambut baik KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya tak merasa tersaingi. "KPK tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya Densus Antikorupsi," tegasnya, kemarin.
Menurut Syarif, pembentukan Densus Antikorupsi justru akan meningkatkan efektivitas kerja kepolisian dalam pemberantasan korupsi bila dapat dikelola dengan maksimal. Dia berharap ke depan, KPK dan Polri bisa melakukan koordinasi yang lebih baik lagi.
Jaksa Agung M Prasetyo juga menyambut baik pembentukan Densus Antikorupsi. "Itu berlomba dalam kebaikan. Nggak masalah," ujarnya ***
