Perwakilan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (17/7).
Kedatangan Pansus Angket Pelindo dalam rangka menyerahkan laporan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perpanjangan kontrak JICT.
"Kami hari ini akan menyampaikan audit investigatif BPK. Karena audit ini juga atas permintaan Pansus. Kami akan serahkan ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya," kata Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK.
Anggota Komisi VI DPR-RI itu menyampaikan, audit investigatif BPK atas Pelindo mencakup empat hal. Antara lain, perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak Koja, proyek Kalibaru (New Priok), serta penerbitan obligasi global (global bond) senilai 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20,8 triliun pada 23 April 2015 silam. Saat ini, BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama.
"BPK memberikan hasil audit perpanjangan kontrak JICT. Bahwa terjadi indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum Indonesia yang kerugiannya mencapai Rp 4,08 triliun," urai Rieke.
Namun, Rieke juga meminta kasus lain seperti dugaan korupsi Quay Container Crane (QCC), bisa dipercepat. Apalagi, kasus tersebut telah menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino sebagai tersangka.
Sementara itu Ketua Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT), Nova Sofyan Hakim bersama 400 anggota serikat turut mendukung KPK untuk segera menyelidiki kasus perpanjangan kontrak JICT.
Hal ini ditandai dengan penyematan pin dukungan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka.
"Unsur korupsi dalam kasus JICT teramat jelas. Sejumlah bukti dalam laporan BPK menyebut telah terjadi pelanggaran hukum yang saling terkait dan kerugian negara yang sangat besar," tutur Nova.
KPK dan Pansus berjanji akan menuntaskan kasus perpanjangan JICT yang merugikan negara sedikitnya Rp 4 triliun.
Dalam kunjungannya ke KPK, Rieke juga didampingi Darmadi Durianto serta Daniel Johan.
[sam]
