Setelah melewati 17 kali sidang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membolehkan sidang tuntutan Ahok disiarkan secara live. Minggu depan, masyarakat bisa menyaksikan langsung jalannya persidangan sejak awal hingga akhir.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam sidang kasus dugaan penistaan agama, Selasa (4/3) kemarin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ahok. Dwiarso mengingatkan tim jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada terdakwa. "Diperintahkan jaksa mulai besok mencicil tuntutannya dan diharapkan tanggal 11 (April) siap dibacakan," ujar Dwiarso.
Menurut dia, pembacaan tuntutan terbuka untuk umum dan seluruh media diizinkan meliput secara langsung. Soalnya, sidang sudah melewati masa pembuktian. "Maka kamera sudah boleh masuk, tapi akan tetap diatur supaya tidak mengganggu persidangan," imbau Dwiarso.
Dwiarso juga mengingatkan, Senin (17/4), Ahok dan penasihat hukumnya akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. "Setelah tuntutan, giliran saudara dan penasihat hukum mengajukan pledoi, lalu mengajukan replik dan duplik," ujarnya.
Jaksa pun mengatakan kesiapannya menyusun tuntutan. Mereka memiliki waktu selama tujuh hari untuk menyusun tuntutan yang akan diberikan.
Sementara usai sidang, Ahok mengaku tak memiliki persiapan khusus menghadapi pembacaaan tuntutan pekan depan. "Kalau dibacakan tuntutan persiapan ya duduk, dengar saja di kursi persidangan, itu kan urusan penasihat hukum," seloroh Ahok.
Sementara soal pledoi, Ahok menyatakan agendanya dimajukan sehari. Sebab, jadwal seharusnya, yakni Selasa (18/4), terlalu dekat dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Untuk diketahui, Pilkada putaran 2 akan digelar 19 April. Ahok memastikan, pledoinya juga akan dilakukan live. Sebab, ini bukan lagi menyangkut materi pembuktian.
"Tanggal 17 kita akan melakukan pembelaan pledoi. Yang pasti, hakim bilang semua TV boleh live, karena bukan pemeriksaan materi. Ya sudah, kalian live saja," ujar Ahok sambil bergegas meninggalkan Auditorium Kementan.
Terpisah, Komisi Yudisial (KY) juga menyatakan sidang tuntutan yang disiarkan live tak melanggar aturan. "Kalau besok kan mulai pembacaan tuntutan maka harus disiarkan langsung," ujar Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari di Hotel Borobudur, kemarin.
Sidang tuntutan berbeda dengan sidang agenda pembuktian. Jika sidang pembuktian yang disiarkan live, dikhawatirkan mempengaruhi sidang. Saksi yang dihadirkan sudah mengetahui proses sidang. Dengan begitu, hakim akan menolak pembuktian. Contoh, kakak angkat Ahok yang sudah dua kali hadir dalam sidang, ditolak bersaksi oleh hakim. Sebab, dia sudah mengetahui kesaksian saksi lainnya. "Karena itu, khusus proses pembuktian tidak disiarkan secara langsung," tuturnya.
Aidil berharap, sidang yang disiarkan secara live ini tak dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. "Apakah sebuah putusan itu dihasilkan murni dari proses hukum atau ada faktor lain. Itu yang harus jadi fokus. Jangan diukur antara proses hukum dengan masa Pilkada," imbaunya.
Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan, sidang Ahok secara live tidak melanggar kode etik. "Kalau terkait kasus politik atau penodaan agama tidak ada aturannya," kata Yosep usai diskusi media di Mabes Polri, kemarin.
Namun secara prinsip, Yosep mengatakan perlu ada aturan sebagai pedoman meliput di ruangan sidang. Alasannya, materi di ruang sidang dapat membawa dampak kepada publik. "Jika mau tujuh konstituen Dewan Pers membuat aturan dan dibawa ke Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman liputan di pengadilan," katanya. ***
