Berita

Net

Politik

PPP Pilih Anggota KPU Berlatar Belakang Kepemiluan

SELASA, 28 MARET 2017 | 03:50 WIB | LAPORAN:

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih untuk melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menekankan bahwa keputusan itu sejalan dengan keinginan pemerintah yang telah mengirimkan hasil kerja panitia seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

"Hasil seleksi dari timsel tentunya sudah memenuhi kualifikasi," katanya di komplek parlemen, Jakarta, Senin (27/3).


Menurut Ahmad, fraksinya lebih condong memilih calon yang punya latar belakang kepemiluan. Dari semua nama yang sudah disodorkan pemerintah.

"Pertama, incumbent KPU ada lima orang. Kedua, anggota KPU provinsi​, bahkan ada juga​ ketua Bawaslu provinsi​. Ada pengamat politik, dan pegiat pemilu," jelasnya.

"Bawaslu ada dari bawaslu provinsi dan masyarakat. Ada teman-teman dari NGO yang bergerak di bidang kepemiluan. Kalau soal keterampilan tidak ada, background IT kan bisa​ di-upgrade," tambah Ahmad. [wah] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya